"Asumsi penonton MXGP Samota itu 100.000 orang. Penonton lokal dominan 80 persen dan 20 persen penonton luar NTB, sehingga paling tidak kita butuh 10.000 kamar untuk 20.000 orang," ujarnya di Mataram, Selasa.
Ia menjelaskan kondisi yang ada saat ini jumlah penginapan yang ada di Pulau Sumbawa di lima kabupaten dan kota yang ada baik itu hotel bintang, non bintang, homestay, bungalow, villa dan camping ground itu baru tersedia 8.000 kamar, yang berarti masih ada kekurangan 2.000-an kamar.
"Di Kabupaten Sumbawa yang menjadi pusat lokasi MXGP itu baru ada 5.000 kamar, sehingga kita butuh alternatif tambahan penginapan hotel terapung seperti saat MotoGP Mandalika," kata Yusron Hadi.
Untuk hotel terapung ini, lanjut Yusron, pihak panitia sedang komunikasi dengan penyedia kapal terapung, karena terkait dengan daya tampung kolam labuh Pelabuhan Badas yang ada di Sumbawa serta kemampuan kapasitas pelabuhan.
"Kalau merujuk saat MotoGP kapal terapung yang disediakan itu cukup besar. Namun apakah saat MXGP bisa sama seperti itu (MotoGP, red) nanti tergantung lagi dengan kapasitas Pelabuhan Badas," ujarnya.
Selain penginapan penonton, yang tidak kalah dipikirkan bagaimana ketersediaan penginapan untuk kru dan pembalap MXGP yang totalnya diperkirakan mencapai 500 orang.
"Diperlukan 250 kamar untuk 500 orang. Dan itu ada tujuh hotel bintang tiga ke atas baik di Sumbawa dan Pulau Moyo yang nantinya dipersiapkan," kata mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB ini.
Sementara untuk penginapan 80 persen penonton lokal, kata Yusron, mereka bisa menginap di mana saja, termasuk hotel, camping ground yang nantinya disediakan atau rumah-rumah warga.
"Karena untuk penonton MXGP lebih mudah daripada penonton MotoGP yang harus mencari penginapan hotel bintang," katanya.
Disinggung langkah antisipasi untuk membentengi harga hotel agar tidak melambung tinggi seperti saat MotoGP, Yusron menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah bersurat ke pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa agar pelaku industri pariwisata tidak menaikkan harga secara berlebihan.
"Kalau pun ada kenaikan, tidak terlalu jauh naiknya dan kita juga sudah mengeluarkan Pergub Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi gunanya untuk tidak menaikkan harga hotel jauh lebih tinggi sehingga memberatkan penonton," ucap Yusron Hadi.
Menurut dia, Pergub NTB tersebut tidak hanya ditujukan untuk pelaku usaha akomodasi, tetapi juga biro perjalanan, karena jika ada kenaikan harga yang signifikan akan mempengaruhi minat penonton dan dikhawatirkan berimbas pada buruknya citra pariwisata NTB.
"Ini sedang kita atur. Dinas Pariwisata NTB bersama kabupaten dan kota sudah membentuk tim terkait hal itu, harapannya agar itu bisa dijalankan dengan baik," katanya.
