Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali raih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 10 kalinya dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021.
"Allhamdulilah, tahun ini Lombok Tengah kembali raih WTP dari BPK yang ke 10 kalinya secara berturut-turut," kata Bupati Lombok Tengah H.L.Pathul Bahri dalam keterangan tertulisnya di Praya, Sabtu.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Nusa Tenggara Barat kepada Bupati Lombok Tengah bersama Ketua DPRD Lombok Tengah M Tauhid di kantor BPK Perwakilan NTB di Mataram.
"Raihan WTP yang ke-10 ini akan menjadikan jajarannya untuk bekerja lebih maksimal sehingga WTP ini terus dipertahankan dan kualitasnya lebih bagus lagi," katanya.
Di tempat terpisah, Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. HM.Nursiah menyatakan raihan WTP ke-10 tersebut tidak lepas dari kekompakan, dan sinergitas semua unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
“Allhamdullilah semua prestasi yang dicapai Pemerintah Lombok Tengah atas kerja dan kinerja kolektif sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing," katanya.
Dirinya atas nama pemerintah daerah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepala perwakilan beserta seluruh jajaran BPK Perwakilan NTB atas penghargaan yang diberikan ini.
BPK perwakilan NTB telah menyelesaikan tugasnya dalam melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan sangat baik, profesional dan berintegritas, sehingga apapun hasil dari pemeriksaan yang telah dilaksanakan tersebut, merupakan hasil yang akan diterima sebagai bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik di waktu-waktu mendatang.
“Kami percaya BPK telah melaksanakan tugasnya secara profesional, untuk selanjutnya tugas kami adalah memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki dan menjalankan setiap rekomendasi yang diberikan,” katanya.
Berita Terkait
Kemenkumham rekonsiliasi data keuangan pertahankan WTP
Selasa, 6 Februari 2024 5:02
Kediri masifkan sosialisasi pemberantasan korupsi
Kamis, 12 Oktober 2023 5:09
Kemenkumham terima Opini WTP 14 kali berturut-turut
Jumat, 4 Agustus 2023 19:59
BPK berikan tropi Pemprov NTB WTP
Jumat, 9 Juni 2023 21:59
Pemprov NTB raih 12 WTP dari BPK RI
Kamis, 8 Juni 2023 19:08
Pemkab Lombok Tengah raih WTP ke-11 berturut-turut dari BPK
Selasa, 23 Mei 2023 23:22
PDAM Lombok Tengah dapatkan predikat Sehat dari BPKP NTB
Senin, 15 Mei 2023 19:20
Bupati Meranti diduga suap auditor BPK demi predikat WTP
Sabtu, 8 April 2023 3:05