Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI, Lauren D Dama, mengatakan, Perusahaan Umum LKBN ANTARA bisa mendapat penanaman modal negara (PMN) pada tahun anggaran 2012 jika seluruh prosedurnya telah selesai.
"Saat ini usulan PMN untuk Perum LKBN ANTARA sedang dibahas oleh Komisi VI DPR RI hingga 21 Oktober mendatang," kata Dama ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu.
Politisi Partai Amanat Nasional ini menjelaskan, pembahasan di komisi itu terkait kinerja yang lebih teknis pada perusahaan yang menjadi mitra Kementerian BUMN.
Setelah itu selesai dilakukan di komisi itu, baru kemudian diserahkan ke Komisi XI untuk mencantum usulan anggarannya," katanya.
Guna memercepat proses tersebut, Komisi XI DPR RI menjadwalkan melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah BUMN, termasuk Perum LKBN ANTARA, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakara, Senin (17/10).
Menurut dia, rapat dengar pendapat ini agendanya untuk meminta penjelasan soal kinerja keuangan BUMN tersebut, apakah sudah efisien dan sesuai peruntukanya.
"Kami juga meminta penjelasan soal rencana peruntukan dana PMN jika telah direalisasikan," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartarto, mengatakan, prosedur pemberian PMN kepada BUMN melalui usulan dari Kementerian BUMN kepada Komite Restrukturisasi dan Kemnterian Keuangan.
Setelah ada persetujuan dari kedua insitusi tersebut, kaka dia, maka pemerintah mengajukan usulan ke DPR RI untuk dibahas di Komisi VI dan Komisi XI.
"Setelah disetujui Komisi VI dan Komisi XI selanjutkan ke Badan Anggaran untuk dibahas dan dicantumkan dalam RAPBN," katanya.
Kalau prosedur itu belum ditempuh seluruhnya, kata dia, maka usulan PMN itu belum bisa terealisasi.
Sebelumnya, Deputi Menteri BUMN bidang Industri Strategis dan Manufaktur dan Deputi Menteri BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik, pada rapat Panja Panja Restrukturisasi BUMN Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (13/10), menjelaskan, ada empat BUMN yang dipastikan mendapat tambahan PMN pada tahun anggaran 2012 serta empat PMN lainnya dalam proses.
Menurut dia, empat BUMN yang mendapatkan tambahan PMN tahun 2012 adalah PT PAL Indonesia Persero sebesar Rp648,330 miliar berupa dana segar, PT Pindad Persero sebesar Rp696,7 miliar berupa juga dana segar, PT Merpati Nusantara Persero sekitar Rp561 miliar, serta PT Industri Kapal Indonesia Persero.
Sedangkan empat BUMN lainnya, yakni dana segar bagi PT Dirgantara Indonesia Persero sekitar Rp1 triliun, Perum LKBN ANTARA sebesar Rp250,1 miliar yang diusulkan Menteri BUMN kepada Menteri Keuangan, PT PMN Persero Rp900 miliar berupa "fresh money", serta PT Kertas Leces Persero dan PT Garam Persero dengan total sekitar Rp2 triliun, akan menyusul.
Anggota Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya menilai, negara perlu memberikan dukungan penuh terhadap eksistensi maupun fungsi Perum LKBN ANTARA dalam menjalankan peran diseminasi informasi di dalam maupun luar negeri.
"Jelas peran Perum LKBN ANTARA sebagai kantor berita nasional sangat penting dan ia berperan penting sebagai duta informasi Indonesia di luar negeri," ujar Tantowi di Jakarta, Sabtu (15/10).
Tantowi mengatakan, tidak ada keraguan lagi ketika masyarakat luar negeri ingin mencari informasi seputar Indonesia, maka yang pertama kali dilihat adalah informasi-informasi yang ada di Kantor Berita ANTARA.
Dengan demikian, Perum LKBN ANTARA sebagai kantor berita nasional berperan besar dalam pembentukan citra positif Indonesia di mata dunia internasional.
Terkait peran strategis ANTARA tersebut, menurut politisi Partai Golkar itu, tentunya ada kewajiban tersendiri bagi negara untuk memberikan dukungan tertentu kepada ANTARA.
Salah satu bentuk dukungan negara kepada ANTARA adalah penyediaan anggaran melalui APBN yang dibutuhkan untuk operasional maupun pengembangan kantor berita tersebut.
Tantowi juga mengingatkan, seperti halnya kantor-kantor berita dunia lainnya, ANTARA harus melakukan berbagai pembenahan agar menjadi satu perusahaan sehat dan mampu beradaptasi terhadap dinamika yang berkembang pesat.
"Sebagai sebuah investasi yang ada uang negara di dalamnya, ANTARA dituntut tidak hanya profesional dan independen dalam menyiarkan berita-beritanya tetapi juga harus menghasilkan keuntungan atas usaha-usahanya," katanya. (*)