"Kami tunggu perubahan lokasinya, karena lebih praktis kalau sidang di Mataram. Sidang di Tangerang biayanya mahal," kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Salim, di Mataram, Kamis.
Salim mengaku sangat berharap Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa, membatalkan keputusan tentang penetapan lokasi persidangan perkara tindak pidana terorisme yang baru pertama terjadi di wilayah NTB itu, dari Pengadilan Negeri (PN) Tangerang ke PN Mataram.
MA menetapkan lokasi persidangan perkara tindak pidana terorisme Bima itu digelar di PN Tangerang, karena pertimbangan tertentu, meskipun aparat Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB tidak mengetahui secara pasti pertimbangan tersebut.
Diduga erat kaitannya dengan kekhawatiran terhadap stabilitas keamanan jika dipaksakan persidangan perkara terorisme yang baru pertama kali terjadi di wilayah NTB itu, digelar di Mataram.
Awal Nopember lalu, Kajati NTB itu menyurati Ketua MA melalui Pengadilan Tinggi Mataram, agar mengubah lokasi persidangan perkara terorisme itu.
Surat Kajati NTB itu didukung oleh Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, dan Kapolda NTB yang menyatakan NTB layak menggelar sidang terorisme.
Menurut Salim, akan membutuhkan banyak biaya untuk memindahkan berbagai hal yang berhubungan dengan perkara tindak pidana terorisme itu dari Bima (Pulau Sumbawa) ke Mataram (Pulau Lombok) kemudian dilanjutkan ke Jakarta hingga Tangerang.
Tujuh orang tersangka dan barang bukti tindak pidana terorisme harus dipindahkan jika persidangannya di Tangerang, dan hal itu akan menyita perhatian dan biaya.
"Belum lagi biaya pengamanan, dan hal-hal rumit lainnya yang harus dipertimbangkan. Sementara NTB relatif aman untuk menggelar persidangan terorisme itu," ujarnya.
Sambil menunggu perubahan keputusan itu, kata Salim, pihaknya terus merampungkan penyusunan tujuh berkas dakwaan untuk tujuh tersangka yang dilakukan oleh lima tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati NTB.
Hari ini, kelima tim JPU itu mengekspos materi dakwaan itu dihadapan Kajati dan pejabat utama Kejati NTB lainnya.
Kejati NTB mulai menangani perkara tindak pidana terorisme itu sejak pelimpahan berkas perkara tahap I dari penyidik Polda NTB pada 29 September 2011, dan setelah beberapa kali melakukan perbaikan berkas perkara, akhirnya dinyatakan lengkap (P21) pada 10 Nopember 2011.
Pada 15 Nopember 2011, Polda NTB yang diwakili Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Direskrimum) Polda NTB Kombes Pol Harry, menyerahkan berkas perkara tahap II berupa tersangka dan barang bukti tindak pidana terorisme, yang diterima Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi NTB Anwaruddin Sulistyono.
Ketujuh tersangka itu masing-masing Ustadz Abrory M Ali alias Maskadov alias Abrory alias Ayyubi (27), Sa'ban A. Rahman alias Umar Sa'ban bin Abdurrahman (18), Rahmat Ibnu Umar alias Rahmat bin Efendi (36), Rahmat Hidayat (22), Mustakim Abdullah alias Mustakim (17), Asrak alias Tauhid alias Glen (23) dan Furqan (24).
Abrori merupakan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Khilafiah Umar Bin Khatab di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, yang dijadikan tersangka terkait ledakan bom rakitan di ponpes itu pada 11 Juli 2011.
Ledakan bom rakitan di salah satu ruangan dalam Ponpes Khilafiah Umar bin Khatab itu, menewaskan seorang pengurus ponpes yakni Suryanto Abdullah alias Firdaus.
Sementara Sa'ban teridentifikasi membunuh anggota Polsek Bolo Brigadir Rohkman Saefuddin, pada 30 Juni 2011, yang berindikasi terorisme.
Sa'ban membunuh anggota Polsek Bolo itu dengan cara mendatangi Markas Polsek Bolo berpura-pura hendak memberikan laporan, kemudian melakukan penikaman ketika anggota polisi itu lengah.
Sedangkan lima orang tersangka lainnya merupakan pengurus dan santri ponpes itu yang juga teridentifikasi terlibat dalam tindak pidana terorisme.
Ketujuh tersangka itu dijerat dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, serta tindak pidana pembunuhan.
Sementara barang bukti terkait tindak pidana terorisme, yang diserahkan penyidik Polda NTB itu selain bahan peledak, senjata tajam, bom molotov dan bom rakitan lainnya, juga satu unit sepeda motor dan satu unit mobil angkutan umum. (*)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026