"Indonesia perlu meminta startup global untuk membuat data center di Indonesia untuk menjamin privasi dan keamanan data WNI,” kata Harryadin Mahardika saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, rencana aksi yang bisa diambil pemerintah untuk menjaga tata kelola data lintas negara ini antara lain dengan meminta perusahaan rintisan global membuat pusat data di Indonesia.
Apalagi, Kementerian Keuangan telah mendata bahwa pada tahun 2021, nilai transaksi e-commerce Indonesia mencapai Rp401,25 triliun. Jumlah tersebut diperkirakan bisa mencapai nilai ekonomi sebesar 146 miliar dolar AS pada tahun 2025.
Baca juga: Pemerintah dorong pembangunan pusat data dengan komponen lokal
Baca juga: Google mengapresiasi rencana pemerintah bangun data center
Menurut dia, dengan besarnya nilai transaksi tersebut diikuti dengan lalu lintas data pelaku transaksi maka data-data yang terkait rawan penyalahgunaan dan pencurian serta kebocoran yang bisa dilakukan antarnegara sehingga untuk mencegah hal itu diperlukan tata kelola data lintas negara atau cross border data flow.
Lebih lanjut ia mengatakan Indonesia juga perlu mengadopsi standar protokol keamanan data misalnya dengan mengadopsi standar keamanan data negara-negara Eropa. “Indonesia perlu mengadopsi standar protokol keamanan data misalnya standar Eropa dan meminta startup global dan nasional untuk mengadopsi protokol tersebut,” kata Harryadin.
Pewarta : Sandi Arizona
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
