Mataram, 21/12 (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkatkan peran kelompok sadar wisata atau pokdarwis, dalam pengembangan pariwisata, terutama di kawasan andalan demi kenyamanan para wisatawan.
"Peran pokdarwis ditingkatkan, mereka dilibatkan secara aktif dalam berbagai even pariwisata karena merupakan ujung tombak penyambung lidah kebijakan pemerintah di sektor pariwisata," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H Lalu Gita Aryadi, di Mataram, Rabu.
Aryadi mengaku, telah melakukan serangkaian kegiatan pembinaan terhadap anggota pokdarwis di berbagai kawasan pariwisata, sebagai bagian dari kebijakan percepatan, inovasi dan nilai tambah sektor pariwisata.
Anggota pokdarwis diarahkan untuk terus menyadarkan pihak-pihak yang terindikasi kurang mendukung pengembangan sektor pariwisata.
"Saya dan rekan-rekan di Disbudpar NTB sudah berupaya, pokdarwis pun tetap aktif menyadarkan pentingnya situasi keamanan yang kondusif di sekitar kawasan pariwisata. Selebihnya, merupakan tugas instansi teknis terkait termasuk aparat keamanan jika mencuat gangguan keamanan di lokasi wisata," ujarnya.
Mantan Kabag Humas dan Protokoler Setda NTB itu, tampak kecewa ketika dikonfirmasi tentang penilaian "rapor merah" yang diberikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB kepada Disbudpar NTB secara institusi.
Disbudpar NTB diberi "rapor merah" karena dianggap belum maksimal dalam menjalankan fungsi koordinasi lintas sektoral, sehingga ancaman dan gangguan keamanan di kawasan wisata andalan NTB masih sering terjadi.
Belakangan ini, mencuat berbagai kasus kriminal dan gangguan keamanan lainnya di sejumlah obyek wisata andalan NTB, seperti di kawasan Mandalika, Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, dan di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.
Meskipun, persoalan jaminan keamanan di kawasan pariwisata itu bukan tugas pokok dan fungsi Disbudpar NTB, melainkan instansi lain seperti kepolisian dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB.
"Tupoksi Disbudpar NTB selain promosi pariwisata, juga pembinaan pokdarwis sebagai bagian dari kebijakan percepatan pengembangan kawasan pariwisata. Kalau keamanan bukan tupoksi kami, tetapi kami akan meningkatkan koordinasinya agar mencapai tujuan yang diharapkan banyak pihak," ujarnya.
Aryadi mengakui, Pemprov NTB menargetkan pembentukan 100 kelompok pokdarwis yang menyebar di berbagai kawasan wisata di Pulau Lombok dan Sumbawa, guna menunjang program Visit Lombok Sumbawa (VLS) 2012 dengan target kunjungan wisatawan satu juta orang.
Pembentukan pokdarwis itu direalisasi dalam dua tahun anggaran, yakni pada 2011 sebanyak 80 kelompok dan 20 kelompok lainnya di 2012.
Program VLS 2012 secara bertahap telah ditetapkan fase-fase yang harus dilalui dalam upaya pencapaian tujuan akhir sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Salah satunya yakni terealisasinya angka kunjungan wisatawan sebanyak satu juta wisatawan dan terbentuknya 100 pokdarwis sampai akhir 2012.
Hanya saja, kata Aryadi, dalam upaya pembentukan dan pembinaan kelompok sadar wisata itu masih diperlukan adanya dukungan (keberpihakan) anggaran sehingga pokdarwis dapat berperan lebih banyak melalui even mandiri, yang disubsidi oleh pemerintah. (*)