Mataram (Antara Mataram) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat (NTB) lebih memilih menunggu perkembangan proses hukum terhadap Ketua Umum Surya Dharma Ali (SDA), daripada bersikap atau mengeluarkan pernyataan.
"Kami belum bersikap apa-apa, kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut dan tetap menghormati azas praduga tak bersalah," kata Ketua DPW PPP NTB Hj Wartiah, di Mataram, Jumat.
Pada Kamis (22/5) malam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan status hukum SDA sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013.
KPK menjerat SDA dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1, junto pasal 65 KUHP.
SDA diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara.
Menurut Wartiah, sambil menunggu proses hukum di KPK, pengurus dan kader PPP di NTB tetap fokus untuk berkonsolidasi guna memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta).
Dalam waktu depat, PPP NTB akan menggelar rapat koordinasi wilayah (rakorwil) guna memperkuat konsolidasi internal, sekaligus membenahi isu perpecahan di tubuh PPP.
"Tidak boleh ada perpecahan di tubuh PPP, terkait penetapan status tersangka untuk SDA. Kami yakin ini bagian dari ujian bagi PPP yang sedang naik daun (dukungan konstituen meningkat)," ujarnya.
PPP NTB juga akan meningkatkan jalinan koordinasi dengan parpol lain yang juga mendukung Prabowo-Hatta, yakni Partai Gerindra, PAN, PBB dan Partai Golkar.
Ia berharap, koalisi partai pengusung Prabowo-Hatta di tingkat pusat juga berlanjut ke tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dan kecamatan serta desa.
"Sejauh ini komunikasi politik serta silaturrahmi dengan sejumlah partai politik di NTB berjalan baik," ujar Wartiah.
***1***
(T.A058/B/E008/E008) 23-05-2014 19:06:00
PPP NTB tunggu perkembangan proses hukum Surya Dharma Ali
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat (NTB) lebih memilih menunggu perkembangan proses hukum terhadap Ketua Umum Surya Dharma Ali (SDA), daripada bersikap atau mengeluarkan pernyataan. (Ketua DPW PPP NT
"Kami belum bersikap apa-apa, kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut dan tetap menghormati azas praduga tak bersalah," kata Ketua DPW PPP NTB Hj Wartiah.
