Mataram, (Antara) - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Terpadu Mandiri Labangka yang terbilang masih belum sesuai harapan.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Roosari Tyas Wardani di Mataram, Jumat, mengatakan hasil evaluasi dari segi sosial, ekonomi, dan budaya, perkembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka, di Kabupaten Sumbawa, masih terbilang minim.
"Dari hasil evaluasi kami, skor penilainnya hanya 155 poin. Itu kategori minim, sehingga KTM Labangka berada pada posisi 22 dari 23 KTM di seluruh Indonesia," katanya pada rapat kelompok kerja pembangunan dan pengembangan KTM di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hadir pada acara tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Khaerul Mahsul, Kepala Disnakertrans NTB Wildan, dan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Bima.
Roosari menyebutkan KTM Labangka dibentuk pada 2009 dengan cakupan luas wilayah mencapai 46,59 hektare, meliputi Kecamatan Plampang dan Maronge, dengan pusat KTM di Labangka.
KTM Labangka memiliki lima satuan kawasan pengembangan (SKP) yang tersebar di Desa Sukadamai, Sepayung, Maronge, Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Prode.
KTM Labangka memiliki jumlah penduduk sebanyak 35.665 keluarga dengan komoditas yang diusahakan, adalah tanaman utama jagung, di samping beternak.
Roosari mengatakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2012 tentang KTM Labangka, dan sudah masuk dalam kawasan strategis kabupaten.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Badan Pengelola KTM Labangka, sehingga sudah ada unit pelaksana teknis daerah yang ditugaskan mengelola kawasan tersebut.
"Namun, masih ada yang belum rampung kebijakan tentang pusat pertumbuhan yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah," katanya.
Meskipun sudah ada gedung UPTD pengelola KTM Labangka, menurut dia, belum dimanfaatkan secara optimal.
Masalah jaringan air bersih dan pembangkit listrik tenaga surya juga masih menjadi kendala dalam upaya mempercepat pertumbuhan KTM Labangka.
Oleh sebab itu, pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten Sumbawa segera memfungsikan kantor pengelola dan membangun interkoneksi jaringan PLN dan PLTS, serta memperbaiki jaringan air bersih.
"Ekonomi di KTM Labangka harus cepat digerakkan. Kalau ekonomi menggeliat, infrastruktur pasti segera terpenuhi," ujarnya.
Kemenakertrans dorong NTB percepat Pertumbuhan KTM Labangka
Dari hasil evaluasi kami, skor penilainnya hanya 155 poin. Itu kategori minim, sehingga KTM Labangka berada pada posisi 22 dari 23 KTM di seluruh Indonesia
