PGRI NTB Perjuangkan Guru Honorer Lombok Timur

Mataram, (Antara) - Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Barat siap memperjuangkan nasib ratusan guru honorer kategori dua di Kabupaten Lombok Timur yang sudah dinyatakan lulus seleksi calon pegawai negeri sipil pada 2014 agar mendapatkan nomor induk pegawai.

"Kami sudah menyatakan tekad mengawal masalah ini sampai tuntas," kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) H Ali Rahim, di Mataram, Kamis.

Ia menyebutkan jumlah honorer kategori dua (K2) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dinyatakan lulus seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2014 oleh pemerintah pusat sebanyak 664, di mana sebagian besar adalah tenaga guru honorer.

Namun, dari total tenaga honorer K2 tersebut, yang sudah memperoleh surat pertanggungjawaban mutlak dari Bupati Lombok Timur H Ali Bin Dahlan, sebanyak 11 orang, sisanya hingga saat ini masih belum jelas.

Menurut Ali Rahim, suatu perjuangan yang begitu melelahkan harus ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Lombok Timur, dengan memberikan surat pertanggungjawaban mutlak bupati agar para tenaga honorer K2 itu bisa mendapatkan nomor induk pegawai (NIP).

"Tapi insya Allah surat pertanggungjawaban mutlak bupati dalam proses, dan Rabu depan saya akan melakukan pendekatan bersama pengambil kebijakan karena itu suatu amanah dari teman-teman untuk memperjuangkan sampai tuntas," ujarnya.

Ia juga menegaskan jika memang para tenaga honorer K2 itu sudah dinyatakan kelulusannya oleh pemerintah pusat, namun di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan, maka Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bisa tidak melanjutkan proses pemberkasannya.

"Jangan persoalan satu orang dikenakan ke semuanya, itu sangat luar biasa kelirunya dan apa pun keputusannya tidak boleh ke ranah politik karena mereka lulus murni dengan kecerdasan," kata Ali Rahim.

Sebelumnya, Sebanyak 664 tenaga honorer K2 lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu (7/1), menuntut keadilan dari pemerintah daerah setempat.

Para tenaga honorer K2 itu menuntut pernyataan sikap mengundurkan diri Kepala BKD Lombok Timur jika tidak bisa menyelesaikan masalah K2.

Mereka juga menuntut DPRD membentuk panitia khsus (pansus) terkait masalah K2. (*)