Mataram Tandatangani Deklarasi Gerakan Reformasi Birokrasi

id reformasi birokrasi

"Hal ini tentunya membutuhkan proses yang cukup panjang untuk melakukan delapan area perubahan sesuai dengan desain yang disiapkan"
Mataram,  (Antara NTB)- Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menandatangi gerakan reformasi birokrasi sebagai komitmen akselerasi reformasi birokrasi di daerah ini sesuai dengan "Grand Desain" 2015-2025.

Penandatangan gerakan reformasi birokrasi dilakukan oleh Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi, Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim, Kaukus NJO untuk Reformasi Birokrasi NTB, forum warga peduli pelayanan publik, forum warga peduli tenaga kerja Indonesia dan partnership di Mataram, Jumat.

Deklarasi reformasi birokrasi ini sekaligus sebagai acara penutup dari kegiatan Pekan Reformasi Birokasi 2015 Kota Mataram yang sudah berlangsung sejak tanggal 26 Janurai 2015 diikuti lebih dari 300 peserta yang juga berasal dari lima provinsi di Indonesia.

Provinsi yang mengirim utusannya adalah Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Usai menandatangi dan mendeklrasikan gerakan reformasi birokrasi, wakil wali kota mengatakan, deklarasi gerakan reformasi birokrasi menekankan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

"Hal ini tentunya membutuhkan proses yang cukup panjang untuk melakukan delapan area perubahan sesuai dengan desain yang disiapkan," katanya.

Delapan area perubahan tersebut adalah, perubahan organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia (SDM) aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan "mindset serta culturset".

"Delapan area perubahan itu tentu tidak bisa lakukan serta merta dalam waktu singkat. Namun dengan adanya deklarasi reformasi birokrasi ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah kota mewujudkan akselerasi reformasi birokrasi," katanya.

Sebagai salah satu bentuk langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah saat ini adalah penyediaan pelayanan informasi secara terbuka dan pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizian Terpadu (BPMP2T).

"Keberadaan lembaga tersebut merupakan komitmen untuk mewujudkan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat dari jajaran birokrasi," katanya.

Mohan berharap, dengan adanya deklarasi gerakan reformasi birokrasi ini mampu menjadi motivasi bersama meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu.

Sebelumnya, Project Manager CSO Partnership Wilayah NTB Dwi Joko Widianto mengatakan, deklrasi itu merupakan inspirasi reformasi bikrokrasi dari Timur untuk Indonesia, diharapan bisa menginspirasi daerah daerah lain untuk melakukan gerakan yang sama, mewujudkan reformasi birokrasi.

"Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik," katanya.

Menurut dia, apa yang dilakukan masyarakat, NGO, jurnalis dan Pemerintah Kota Mataram dan provinsi NTB merupakan inspirasi dari kawasan timur Indonesia untuk gerakan reformasi birokrasi, agar kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik dan diterima dengan oleh masyarakat. (*)
Pewarta :
Editor: Nirkomala
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar