Ratusan Mahasiswa IAIN Mataram Terancam Gagal Wisuda

id IAIN Mataram

"Kalau keadaan kampus masih tetap seperti ini, mahasiswa akan menjadi korbannya. Aktivitas perkuliahan menjadi tertunda, bahkan ratusan mahasiswa yang akan wisuda pada periode ini terancam gagal,"
Mataram, (AntaraNTB) - Ratusan mahasiswa yang menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram terancam gagal mengikuti wisuda pada periode April 2015.

Irzani, mantan Ketua Jurusan Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram kepada wartawan di Mataram, Senin, menyampaikan hal itu menyusul polemik yang muncul akibat ditundanya pelantikan rektor terpilih Prof H Muh Taufik.

"Kalau keadaan kampus masih tetap seperti ini, mahasiswa akan menjadi korbannya. Aktivitas perkuliahan menjadi tertunda, bahkan ratusan mahasiswa yang akan wisuda pada periode ini terancam gagal," katanya.

Ia mengatakan, wisuda pada semester genap yang jatuh pada April 2015 biasanya selalu ramai, bahkan dapat melebihi kuota wisuda.

"Biasanya pada periode April 2015, jumlah peserta wisuda bisa mencapai 500 mahasiswa, bahkan lebih," ujarnya.

Namun, lanjutnya, jika kondisi saat ini masih belum ada kejelasan maupun perkembangan sampai akhir Maret 2015, maka kemungkinan hanya lima persen dari jumlah biasanya yang akan di wisuda.

Menurut dia, mahasiswa biasanya berpacu untuk menyelesaikan skripsi menjelang batas akhir wisuda yang sudah ditetapkan kampus.

"Lima persen itu adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan jauh hari sebelumnya," kata Irzani.

Dia menjelaskan, kondisi saat ini sudah ada ratusan mahasiswa mengantri sebagai peserta wisuda untuk periode April 2015. Hal itu terjadi karena secara struktural, IAIN Mataram sampai saat ini belum memiliki pejabat definitif.

"Bagaimana mereka mau wisuda, yang membantu mengurus keperluan mereka di jurusan tidak ada," kata Irzani yang baru saja lengser sebagai Ketua Jurusan Matematika Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram.

Hal itu disampaikan Irzani bersama enam mantan ketua dan sekertaris jurusan IAIN Mataram yang diketahui telah habis masa jabatannya sejak 18 Februari 2015 di Kampus IAIN Mataram.

Dalam kesempatannya bertemu dengan pihak media pers, Irzani bersama para mantan pejabat strutural IAIN Mataram mendesak penanggungjawab sementara (PJS) yakni H Nashuddin untuk memproses pelantikan rektor terpilih Prof H Muh Taufik.

"Ini tidak bisa terus berlarut, PJS harus segera mendesak pusat untuk segera melantik rektor yang terpilih. Kalau tidak, aktivitas perkuliahan di kampus ini akan terbengkalai," ucapnya.

Sementara itu, Agus Nurfaidi, mantan Ketua Jurusan IPS Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram, menjelaskan bahwa rektor terpilih seharusnya dilantik 6 Januari 2015. Namun, yang terjadi yaitu pusat memunculkan PJS untuk mengisinya.

"Alasan pusat ada kesalahan dalam hal pemilihan rektor yang dilakukan di daerah," ujarnya.

Padahal, kata Agus yang juga selaku panitia pelaksana pemilihan Rektor IAIN Mataram itu, tidak ada bentuk pelanggaran yang menyalahi prosedur.

"Seluruh prosedur pemilihan sudah sesuai aturan, bahkan hasilnya pun sudah sampai ke pihak kementerian. Kalau memang ada kesalahan tolong diberikan solusi agar proses ini tidak berlarut," katanya.

Dia mengatakan, sebagian besar dosen maupun mahasiswa menginginkan permasalahan tersebut segera terselesaikan karena atas kevakuman di IAIN Mataram, nantinya akan berujung lumpuhnya aktivitas perkuliahan.

"Kami sudah mencari solusi, meminta PJS untuk berdiskusi membahas persoalan ini, tapi beliau enggan bertemu. Seolah acuh, kalau terus dibiarkan maka aktivitas perkuliahan akan terhambat," ucapnya.

Selain Agus, H L Muhtar, mantan Ketua Jurusan IPA Fakultas Tarbiyah IAIN Mataram, menyampaikan hal senada yakni mendorong PJS untuk segera mendesak pusat untuk melantik rektor terpilih agar proses perkuliahan dapat kembali normal.

"Seharusnya perkuliahan di mulai sejak 1 Maret 2015, namun sampai saat ini jadwal perkuliahan belum jelas karena tidak ada yang mengurus di jurusan," ucapnya.

Untuk itu, ia mengharapkan kepada PJS Rektor IAIN Mataram untuk segera mengambil langkah dalam menyelesaikan persoalan ini agar polemik yang muncul di internal kampus tidak semakin membias.

"Harus segera diselesaikan, jangan sampai anak-anak kita menjadi terhambat untuk menuntut ilmunya," ucapnya. (*)