Mataram (ANTARA) - Wali Kota Bima, Nusa Tenggara Barat Muhammad Lutfi meminta kepada kalangan birokrasi maupun masyarakat harus peduli dengan pencegahan paham radikalisme dan terorisme yang bisa mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam keterangan resmi yang diterima di Mataram, Rabu, Muhammad sangat mengapresiasi kehadiran Densus 88 yang memberikan manfaat dan angin segar bagi masyarakat Kota Bima untuk pencegahan radikalisasi.
"Sebab, ini bukan hanya tugas pemerintah pusat saja namun tanggung jawab kita semua agar menciptakan situasi yang damai dan kondusif," katanya dalam dialog kebangsaan dengan tema "Optimalisasi pencegahan intoleransi dan radikalisme" guna mewujudkan keamanan, ketertiban nasional (kamtibmas) Kota Bima yang damai dan kondusif.
Menurutnya, faktor penyebab seseorang terpapar paham radikalisme dan terorisme antara lain pemahaman agama yang tidak sempurna, kemiskinan, kesenjangan sosial, rasa putus asa.
Selain itu, anti demokrasi, kurangnya edukasi, empati yang berlebihan akibat media sosial di dalam dan luar negeri sebagai imbas gencarnya arus globalisasi.
Untuk itu, kata Muhammad, guna mencegah paham radikalisme dan terorisme maka pemahaman agama perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak dini sehingga kesadaran masyarakat tumbuh, memberikan ruang kepada mantan narapidana kasus radikalisme dan terorisme
"Selain itu, dengan memberikan pelatihan dan keterampilan serta memberdayakan ustad serta guru ngaji di lingkungan masyarakat Kota Bima," ujarnya.
Ia juga mendorong peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) untuk terus memperkuat diri dalam menanggulangi masalah sosial yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan di masyarakat.
Caranya, menurut Muhammad, adalah sering terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat di wilayah binaannya dan juga aktif dalam melakukan kegiatan yang meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.
"Kami selaku pemerintah sudah menyediakan aplikasi Saninu yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan kondisi keamanan dan ketertiban umum guna mencegah radikalisme, sehingga kejadian yang ada di masyarakat bisa terdeteksi dengan cepat," ucapnya.
Ia juga berharap agar seluruh camat, lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas berkoordinasi dengan baik, dengan harapan pencegahan terhadap tumbuh kembangnya paham radikalisme dapat dideteksi dan diminimalisir sejak dini.
“Kalau daerah kita aman dan warga nyaman dalam setiap beraktivitas maka prestasi akan kita ukir," katanya.
Berita Terkait
Adik ipar Wali Kota Bima terungkap selewengkan dana proyek jalan Rp1,95 miliar
Senin, 26 Februari 2024 18:48
Saksi korupsi eks Wali Kota Bima ungkap pengondisian proyek di PUPR
Jumat, 23 Februari 2024 18:25
Eks Wali Kota Bima terungkap minta daftar proyek PL 2019 ke Kepala Dinas PUPR
Jumat, 23 Februari 2024 18:23
Pendapatan terdakwa Lutfi saat jabat Wali Kota Bima capai Rp4,2 miliar
Senin, 29 Januari 2024 16:56
Terungkapnya belang Lutfi sang kepala daerah dari Dana Mbojo
Jumat, 26 Januari 2024 10:52
Ini peran Wali Kota Bima dalam perkara gratifikasi proyek
Senin, 22 Januari 2024 14:07
KPK titip penahanan mantan Wali Kota Bima di Lapas Kelas II Lombok Barat
Minggu, 21 Januari 2024 19:47
PN Mataram terbitkan agenda sidang perkara korupsi mantan Wali Kota Bima
Selasa, 16 Januari 2024 11:44