Legislator minta oknum bendahara nakal diberikan sanski

Sumbawa Barat (Antara NTB) - Ketua Komisi I DPRD Sumbawa Barat M Thamzil, meminta Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga setempat untuk memberikan sanksi kepada oknum bendaharanya yang diduga menggelapkan dana subsidi SPP untuk putra daerah yang kuliah di Institute Pertanian Bogor.

"Sanksi harus diberikan agar ada efek jera terhadap pelaku dan pembelajaran untuk pegawai yang menjabat sebagai bendahara di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain," katanya di Taliwang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengungkapkan pihaknya telah memanggil Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Sumbawa Barat, untuk dimintai klarifikasinya terkait sejumlah kasus yang melibatkan oknum bendahara berinisial El.

Dari penjelasan Kepala Dikbudpora, kata Thamzil, El telah menyelesaikan penyetoran gaji sebanyak 36 orang guru untuk bulan April senilai Rp130 juta ke bank. Demikian pula dengan sisa SPP satu semester untuk mahasiswa S2 program kerja sama pemerintah daerah, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dengan Institute Pertanian Bogor (IPB).

"Sebelumnya SPP mahasiswa S2 juga tidak disetor ke IPB. Di pertemuan dengan kami, Kepala Dikbudpora menyatakan sudah diselesaikan. Kami juga mendorong agar Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat yang telah menangani kasus ini untuk menyelidiki lebih jauh agar tuntas," ujarnya.

Komisi I, lanjut Thamzil, juga mengingatkan Dikbudpora Sumbawa Barat untuk berhati-hati dan lebih selektif dalam menempatkan personil pada jabatan bendahara.

Bila perlu, menurut dia, calon bendahara diuji kepatutan dan kelayakan agar yang menempati jabatan tersebut benar-benar memiliki kompetensi dan kejujuran. Apalagi Bendahara Dikbudpora merupakan bendahara pengelola uang paling besar nilainya di bandingkan SKPD lainnya di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

"Rekam jejaknya harus jelas, karena kasus seperti ini sudah yang kedua terjadi di Dikbudpora. Tidak boleh lagi terulang di kemudian hari," ucap Thamzil.

Seperti diberitakan, puluhan orang guru di Sumbawa Barat, melakukan protes ke Dinas Dikbudpora karena gaji mereka untuk bulan April belum disetor ke bank.

Tapi ternyata bukan hanya gaji puluhan guru tersebut yang belum disetor, SPP satu semester tahun 2013 untuk sebanyak 22 mahasiswa S2 kerja sama dengan IPB juga tidak disetor. Total nilai SPP tersebut sebesar Rp154 juta. (*)