"Kami inginkan agar program asuransi pertanian itu benar-benar menjadi kenyataan, selama ini hanya cerita saja"Mataram (Antara NTB) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempertanyakan kejelasan program asuransi pertanian yang digaungkan pemerintah pusat sejak beberapa tahun lalu untuk meningkatkan akses para petani ke sistem keuangan.
"Kami inginkan agar program asuransi pertanian itu benar-benar menjadi kenyataan, selama ini hanya cerita saja," kata Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Nusa Tenggara Barat Husnanidiaty Nurdin di Mataram, Rabu.
Hal itu, dikatakan Husnanidiaty pada acara "training of trainer" (TOT) perencanaan keuangan dan pengenalan industri jasa keuangan yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kegiatan yang bertujuan memberikan pemahaman tentang pengelolaan keuangan dan industri jasa keuangan tersebut, diikuti para penyuluh pertanian dan 50 lurah di Kota Mataram.
Perempuan yang biasa disapa Eny itu, mengatakan petani selama ini disuruh untuk menanam dan meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pangan nasional, namun di satu sisi mereka belum mendapat perlindungan atas risiko kegagalan panen.
Oleh sebab itu, ia meminta kepada Anggota Komisi XI DPR RI untuk memperjuangkan undang-undang asuransi pertanian agar segera diterapkan.
"Kebetulan ada Bapak H. Willgo Zainar, Anggota Komisi XI DPR RI, mohon untuk diperjuangkan di pusat karena petani selama ini hanya diminta menanam terus, tapi tidak didukung asuransi, kalau mereka gagal yang menanggung kerugian ya petani itu sendiri," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Eni juga mengapresiasi upaya OJK memberikan pemahaman kepada para penyuluh dan lurah tentang pengelolaan keuangan dan industri jasa keuangan.
Ia menyatakan informasi yang diberikan OJK terkait dengan industri jasa keuangan, termasuk jasa asuransi, akan diteruskan oleh para penyuluh kepada penyuluh lainnya melalui Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di setiap kecamatan untuk kemudian diteruskan kepada para petani.
"Ini adalah kegiatan TOT pertama yang diberikan OJK kepada penyuluh pertanian, kami akan coba teruskan segala informasi yang diperoleh melalui program pelatihan penyuluh yang diadakan enam kali dalam setahun," katanya.
Anggota Komisi XI DPR RI H. Willgo Zainar mengaku belum mengetahui secara pasti sudah sejauh mana pembahasan terkait dengan program asuransi pertanian tersebut di tingkat legislator.
"Saya sudah dengar terkait dengan asuransi pertanian tapi belum cek di Badan Legislasi (Banleg) DPR," katanya.
Namun, kata dia, dari informasi yang diperoleh bahwa sudah ada perusahaan asuransi yang siap menjalankan program asuransi pertanian, yakni Jasindo. Perusahaan di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu sudah memiliki satu pemahaman untuk melayani jasa asuransi pertanian.
Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) NTB itu, asuransi pertanian sebagai kebutuhan penting kalangan petani.
"Sebab jika tidak demikian maka petani tentu akan menerima risiko gagal panen, termasuk harga hasil produksinya yang sering tidak menentu. Kita perlu pertimbangkan juga adanya Dewan Penyangga Harga, sehingga harga produk pertanian tidak dikendalikan oleh pihak-pihak `broker` atau tengkulak. Dengan begitu ada perlindungan pada saat mulai produksi hingga pascapanen," ujarnya. (*)
Pewarta :
Editor:
Awaludin
COPYRIGHT © ANTARA 2026