Lombok Barat (Antara NTB) - Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Gerindra Willgo Zainar meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mewaspadai defisit APBN Perubahan 2016 yang bisa mencapai Rp280 triliun.
"Jadi harus diwaspadai kalau kita saat ini masih bergantung dari pada sumber dana dari pemerintah pusat," kata Willgo Zainar ketika melakukan kunjungan kerja perseorangan di Balai Latihan Kerja Luar Neger (BLKLN) Lombok Mandiri, di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu.
Ia menyebutkan defisit anggaran di APBNP 2016 disebabkan harga minyak bumi dan diikuti komoditas hasil tambang secara global mengalami penurunan.
Selain itu, melambatnya perekonomian global yang mempengaruhi kinerja ekspor.
"Jika ekspor komoditas Indonesia berkurang, otomatis penerimaan negara menurun," ujarnya.
Willgo yang juga anggota Komisi XI DPR RI ini meyakini defisit APBNP 2016 bisa berdampak terhadap NTB karena pasti ada pengurangan dana dari pemerintah pusat.
Di satu sisi, Pemerintah Provinsi NTB mentargetkan angka kemiskinan tersisa sebesar 13,25 persen hingga akhir 2017 atau menurun jika dibandingkan angka kemiskinan pada akhir 2015 sebesar 16,54 persen atau jumlah masyarakat miskin sebanyak 802.029 orang.
Namun, ia mengaku belum mengetahui berapa besar pengurangan anggaran ke daerah karena APBNP belum disahkan.
"Nanti setelah APBNP disahkan baru ketahuan, apakah pemotongan anggaran masing-masing 10-15 persen atau kah anggaran prioritas tidak dipotong, tapi anggaran dari kebutuhan yang tidak terlalu urgen bisa ditangguhkan," ujarnya.
Menurut dia, target Pemerintah Provinsi NTB menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran sah-sah saja, sepanjang fokus pembangunan di sektor pariwisata bisa berjalan karena industri pariwisata pasti menggerakkan perekonomian.
"Jika tingkat okupansi perhotelan terus naik, otomatis penyerapan tenaga kerja naik. Begitu juga dengan penerimaan pajak, bergeraknya industri kuliner, kerajinan, pramuwisata, pengusaha travel maupun transportasi, itu bisa menunjang pembangunan ekonomi NTB," ucapnya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra NTB ini menyebut sektor pariwisata adalah andalan NTB di luar sektor tambang, selain sektor kelautan dan perikanan serta sektor rumpun hijau.
Sektor nontambang, tersebut diyakini mampu memberikan kontribusi terhadap pergerakan ekonomi di tengah melambatnya ekonomi global dan adanya defisit APBNP 2016.
"Hanya yang perlu mendapat perhatian adalah sektor rumpun hijau yang tergerus geliat bisnis properti, sehingga lahan pertanian produktif semakin berkurang. Memang saat ini NTB masih mampu swasembada beras," katanya. (*)
NTB perlu waspadai dampak defisit APBNP
Anggota Komisi XI DPR H Willgo Zainar (1) (1)
"Jadi harus diwaspadai kalau kita saat ini masih bergantung dari pada sumber dana dari pemerintah pusat"
