Mataram (Antara NTB) - Anggota Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat Daeng Hamzah menyesalkan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menghentikan proses pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang di Kabupaten Lombok Tengah.
"Saya sesalkan kenapa tidak dilirik Teluk Awang, sekarang dibiarkan begitu saja terbengkalai padahal sudah puluhan miliar dana pemerintah digelontorkan," kata Daeng Hamzah di Mataram, Kamis.
Menurut dia, posisi Teluk Awang sangat strategis dan dinilai mengalahkan Teluk Benoa (Bali) yang terlalu dangkal untuk kapal ukuran relatif besar.
Perairan Teluk Awang juga potensial untuk alur pelayaran kapal-kapal tingkat nasional dan internasional.
Lokasi Pelabuhan Teluk Awang juga relatif dekat dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan satu dari 10 destinasi pariwisata yang menjadi perhatian utama pemerintah.
Melihat posisi yang begitu strategis, lanjut Hamzah, semestinya Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berinisiatif melanjutkan proses pembangunan dan tidak menunggu anggaran dari pemerintah pusat atau swasta yang selalu menginginkan kepastian dari berbagai sisi.
"Kenapa yang belum jelas ujung pangkalnya itu yang digenjot mau dibangun ,seperti "global hub" atau pelabuhan internasional di Kabupaten Lombok Utara, coba pelabuhan yang sudah jelas ini dilanjutkan," ujarnya.
Hamzah menilai jika Pelabuhan Teluk Awang dilanjutkan sampai selesai sesuai perencanaan, tidak menutup kemungkinan akan menghasilkan pendapatan bagi daerah dalam jumlah relatif besar.
Salah satu contoh infrastruktur kelautan dan perikanan yang memberikan pendapatan asli daerah (PAD) adalah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Labuhan Lombok, di Kabupaten Lombok Timur.
"Insya Allah kami akan desak pemerintah provinsi menganggarkan APBD untuk kelanjutan proyek PPN Teluk Awang, jangan lain-lain yang tidak ada manfaatnya," ucap politisi Partai Gerindra ini.
PPN Teluk Awang sebagai daerah berbasis industrialisasi perikanan terpadu dicanangkan pada 16 Desember 2012. Hadir pada acara pencanangan, yakni empat orang Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Keempat orang menteri tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif C Sutardjo, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan H Mohammad Nuh, dan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengalokasikan anggaran untuk pembangunan lanjutan PPN Teluk Awang, senilai Rp3,6 miliar pada 2011.
Program pembangunan kemudian dilanjutkan kembali pada tahun anggaran 2012 dengan nilai dana yang dikucurkan sebesar 29,49 miliar.
Berbagai fasilitas yang dibangun seperti areal pelabuhan (hasil reklamasi) seluas enam hektare (ha), trestel beton sepanjang 301 meter persegi, kantor administrasi pelabuhan, gedung pertemuan, lantai jemur, jalan area pelabuhan dan tempat pelelangan ikan.
Revitalisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usaha penangkapan ikan, meningkatkan pemasaran hasil tangkap dan pengolahan ikan, meningkatkan pendapatan nelayan, serta melakukan pembinaan kepada nelayan. (*)
Legislator Sesalkan Pembangunan PPN Teluk Awang Terhenti
"Saya sesalkan kenapa tidak dilirik Teluk Awang, sekarang dibiarkan begitu saja terbengkalai padahal sudah puluhan miliar dana pemerintah digelontorkan"
