Perbankan Syariah NTB Salurkan Pembiayaan Rp2,08 Triliun

Mataram (Antara NTB) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat mencatat nilai pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah di provinsi tersebut mencapai Rp2,08 triliun pada triwulan kedua 2016 atau meningkat sebesar 7,29 persen (year on year).

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Nusa Tenggara Barat Prijono di Mataram, Selasa, mengatakan bahwa peningkatan penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah seiring dengan peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit pada bank umum secara keseluruhan di NTB.

"Pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah mengalami peningkatan pertumbuhan daripada triwulan sebelumnya yang sebesar 4,20 persen (yoy)," katanya usai mengikuti acara pembukaan Forum Regional Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XV/2016 di Universitas Mataram.

Menurut dia, penyaluran pembiayaan syariah, selain dilakukan oleh bank umum syariah yang berlokasi di NTB, juga dilakukan kantor bank umum syariah yang ada di provinsi lain.

Jika dihitung berdasarkan lokasi proyek, pembiayaan bank umum syariah pada Triwulan II 2016 mencapai Rp2,4 triliun atau tumbuh sebesar 12,68 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi daripada Triwulan I 2016 sebesar 6,05 persen (yoy).

"Prospek industri jasa keuangan syariah di NTB, saya kira akan lebih bagus ke depannya, terlebih penduduk NTB mayoritas muslim," ujarnya.

Prijono mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah daerah di NTB terus mendorong masyarakat untuk mengakses industri jasa keuangan berbasis syariah.

Salah satu caranya adalah mengedukasi masyarakat untuk lebih mengenal sistem syariah, baik melalui sosialisasi ke kampus-kampus, sekolah-sekolah, instansi pemerintah, maupun swasta.

Industri jasa keuangan syariah, lanjut dia, juga terus didorong untuk memberikan berbagai jenis produk syariah sesuai dengan kebutuhan masyarakat NTB. Pasalnya, produk merupakan salah satu tantangan dalam memperluas akses masyarakat terhadap ekonomi syariah.

"Industri jasa keuangan syariah bisa juga menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami masyarakat, boleh saja pakai bahasa daerah yang penting prinsipnya sama. Pokoknya semua pihak perlu sama-sama berperan untuk kemajuan ekonomi syariah di NTB," ujarnya. (*)