Lombok Barat (Antara NTB) - Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengeluhkan kondisi tidak seimbangnya jumlah kapal penyeberangan dengan dermaga di pelabuhan sehingga menimbulkan iklim usaha yang kurang kondusif.
"Tol laut sebenarnya sudah lama dilaksanakan oleh anggota Gapasdap. Akan tetapi, kendala kami kekurangan infrastruktur dermaga di pelabuhan," kata Ketua Umum Gapasdap H. Khoiri Soetomo di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (21/1).
Hal itu dikatakan pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PT Dharma Lautan Utama 2017.
Khoiri mencontohkan di Pelabuhan Merak, Banten, yang menghubungkan ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung, ada 58 kapal penyeberangan. Pada tahun 2017 ada rencana penambahan 13 izin baru.
Namun, dermaga yang tersedia saat ini hanya lima pasang. Padahal, idealnya satu pasang dermaga untuk lima kapal ferry.
Dengan kondisi yang demikian, kata dia, dermaga yang ada hanya cukup untuk 25 kapal saja. Akan tetapi, kenyataannya sudah ada 58 kapal dan akan ditambah 13 kapal lagi.
"Jadi, kami hanya beroperasi dalam satu bulan 12 hari saja. Itu yang saya sebut iklim usaha yang tidak kondusif karena tidak seimbang antara jumlah kapal dan dermaga," ujarnya.
Ia mengaku sudah menyampaikan kondisi ketidakseimbangan antara jumlah kapal penyeberangan dan fasilitas dermaga di pelabuhan kepada Komisi VI DPR RI agar bisa mendapat perhatian.
"Kondisi itu hampir terjadi di seluruh pelabuhan Indonesia, termasuk Pelabuhan Lembar-Padang Bai," ucapnya.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono yang turut hadir pada Rakernas PT Dharma Lautan Utama juga mengakui adanya ketidakseimbangan jumlah kapal penyeberangan dengan dermaga di pelabuhan.
"Saya juga mendapatkan informasi dari Gapasdap," katanya.
Menurut dia, pemerintah seharusnya membangun terlebih dahulu infrastruktur dermaga di pelabuhan sebelum menambah jumlah kapal yang melayani penyeberangan antarpelabuhan.
"Pemilik kapal tetap mengeluarkan biaya relatif tinggi walaupun kapalnya tidak beroperasi. Masalah itu bisa diatasi segera dengan membangun sarana kepelabuhanan dengan cepat," kata Bambang. (*)
Gapasdap Keluhkan Ketidakseimbangan Jumlah Kapal Dengan Dermaga
Rakernas PT Dharma Lautan Utama 2017 digelar di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Sabtu (21/1). Pertemuan tersebut juga membahas persoalan tol laut yang masih belum sesuai harapan, terutama bagi kalangan dunia usaha di sektor perh
"Kendala kami kekurangan infrastruktur dermaga di pelabuhan"
