Mataram (Antara NTB)- Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mempertanyakan Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi yang selalu diwakilkan setiap kegiatan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) tingkat Kota Mataram.
"Kenapa setiap tahun gubernur selalu diwakilkan dalam kegiatan MPBM di tingkat Kota Mataram, termasuk hari ini," katanya sesaat sebelum membuka kegiatan MPBM tahun 2017 tingkat Kota Mataram, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin.
Padahal, MPBM ini merupakan kegiatan yang strategis karena merupakan kumpulan aspirasi masyarakat yang harus menjadi atensi pemerintah termasuk pemerintah provinisi.
"Karenanya, kita berharap gubernur bisa menyampaikan saran dan masukan melalui kegiatan MPBM sekaligus memberikan motivasi," ujarnya.
Kegiatan MPBM tahun 2017 tingkat Kota Mataram diikuti 650 orang peserta dari seluruh unsur dan lapisan masyarakat di kota itu berlangsung sampai tanggal 14 Maret 2017.
Lebih jauh Wali Kota Mataram mengatakan, Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi NTB, dapat dikatakan pula sebagai etalase NTB sehingga memiliki posisi sedikit berbeda dengan kabupaten/kota lain di NTB.
Beberapa hal atau rencana yang mendesak yang harus dilakukan di Kota Mataram juga merupakan bagian dari Pemerintah Provinsi NTB pula.
"Ada hal-hal yang membutuhkan solusi, dan tidak bisa diselesaikan oleh Kota Mataram sendiri," katanya.
Seperti, lanjut wali kota mencontohkan revitalisasi lingkungan di sepanjang aliran sungai atau kejadian beberapa waktu lalu saat terjadi genangan atau banjir yang membutuhkan penyelesaian dari hulu ke hilir.
Kota Mataram berada di hilir, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi.
Kota Mataram lanjut wali kota, sudah mengalami peningkatan di berbagai bidang, kondusivitas wilayah yang terjaga, peningkatan angka IPM yang di atas rata-rata nasional, pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional.
Selain itu, infrastruktur yang memadai, kinerja pembangunan yang terus membaik, dan kemandirian pendanaan melalui PAD yang terus mengalami peningkatan signifikan, bahkan nilai investasi di Kota Mataram yang setiap tahun bernilai lebih dari Rp8 triliun.
Ke depan, wali kota berpesan agar perencanaan pembangunan Kota Mataram ke depan tetap fokus pada upaya memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.
"Kembalikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan `good governance` sebagai kunci keberhasilan," katanya.
Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram H Amirrudin mengatakan, MPBM tingkat Kota Mataram tahun 2017 diikuti oleh 650 orang peserta sebagai tindak lanjut perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk menyusun rencana kerja tahun anggaran 2018.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, MPBM tahun 2017 ini telah diperkenalkan aplikasi e-MPBM yang diyakini keberhasilan aplikasi berbasis teknologi tersebut akan membawa dampak positif.
Sebagaimana tujuan MPBM adalah sebagai muara masyarakat menyampaikan usulan-usulan dari tingkat terbawah, dalam hal ini kelurahan, ke kecamatan, lalu kemudian ke tingkat kota, untuk ditindak lanjuti lebih lanjut lagi.
"Selanjutnya usulan-usulan akan dirumuskan, jadi bahan usulan ke Musrenbang NTB," katanya.
Kegiatan MPBM yang berlangsung di aula lantai tiga kantor wali kota itu melibatkan seluruh unsur dan lapisan masyarakat diantaranya anggota DPRD Kota Mataram, perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Kota Mataram, Kecamatan dan Kelurahan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta tokoh wanita se-Kota Mataram. (*)
Wali Kota Mataram Pertanyakan Gubernur Selalu Diwakilkan
Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh. (mataramkota.go.id)
"Kenapa setiap tahun gubernur selalu diwakilkan dalam kegiatan MPBM di tingkat Kota Mataram"
