KKP Pastikan Tidak Ada Nelayan Lombok Menolak Bantuan

id KKP RI

KKP Pastikan Tidak Ada Nelayan Lombok Menolak Bantuan

Dokumen - Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin (kiri 1) bersama Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto (kiri 2) menyerahkan bantuan kepada nelayan di Kabupaten Lombok Tengah. (Foto Antara NTB/Awaludin)

"Waktu penyerahan bantuan secara simbolis beberapa waktu lalu tidak ada yang menolak"
Mataram (Antara NTB) - Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan tidak ada nelayan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, eks penangkap benih lobster yang menolak bantuan berupa sarana dan prasarana budi daya perikanan sebagai bentuk kompensasi.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, melalui keterangan tertulis yang diterima di Mataram, Selasa, memastikan hal tersebut setelah melakukan investigasi dan bertemu langsung dengan masyarakat dan elemen terkait.

"Saya pastikan bahwa masyarakat yang telah terverifikasi sebagai calon penerima bantuan tidak ada satupun yang menolak mengembalikan bantuan yang akan diberikan," katanya.

Hal tersebut menangkis isu yang berkembang terkait penolakan bantuan oleh masyarakat eks penangkap benih lobster di tiga kabupaten, yakni Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Timur dalam beberapa hari terakhir.

Kepala Desa Mertak H Bangun, menegaskan bahwa tidak satupun warga masyarakat yang menolak menerima bantuan.

Ia menyatakan heran dengan adanya isu penolakan yang berkembang. Dirinya dan warga masyarakat justru menunggu bantuan terealisasi dalam waktu dekat.

"Kami dengan senang hati dan berterima kasih atas bantuan yang akan diberikan, harapannya usaha budidaya akan berjalan sukses, sehingga ekonomi kami kembali bangkit," ucapnya di sela-sela kegiatan bimbingan teknis budi daya ikan di Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

Demikian halnya, Amaq Mita, eks penangkap benih lobster di Teluk Grupuk, menyatakan bahwa dirinya siap menerima program bantuan untuk budi daya dan tetap berkomitmen untuk memegang teguh ikrar bersama untuk menghentikan penangkapan benih lobster dan beralih ke usaha budi daya ikan.

"Kami semua berharap pemerintah tidak membatalkan bantuan usaha budi daya ini, dan tetap memperhatikan keberlanjutan usaha budi daya ikan yang akan kami geluti. Intinya kami semua sepakat untuk menyukseskan program yang telah digagas ibu Susi," ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil investigasi jajaran Polda NTB dan informasi yang dihimpun beberapa pihak, menyebutkan bahwa isu terkait penolakan bantuan KKP merupakan provokasi yang sengaja dihembuskan beberapa oknum, di mana dibelakangnya ada peran dari pihak-pihak pengusaha besar (mafia eksportir) yang berafiliasi dengan jaringan importir di luar negeri.

"Ada upaya konsolidasi penggalangan rencana provokasi yang dilakukan beberapa oknum yang diduga kuat difasilitasi oleh pengusaha, namun hingga saat ini tidak ada laporan indikasi pengerahan massa seperti isu yang beredar. Saat ini aparat tengah mengidentifikasi oknum tersebut," kata Kanit Intel Polsek Kuta, Lombok Tengah.

Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, juga menegaskan bahwa isu terkait penolakan bantuan dari KKP disinyalir hanya dilakukan sebagian kecil nelayan saja.

"Waktu penyerahan bantuan secara simbolis beberapa waktu lalu tidak ada yang menolak," katanya. (*)