Bawaslu: 400.000 Warga NTB Belum Miliki KTP Elektronik

Mataram (Antara NTB) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat menyebutkan 400 ribu warga di daerah itu belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik, sehingga dikhawatirkan tidak bisa ikut pada pilkada serentak pilgub, bupati dan wali kota.

"Warga yang tidak memiliki KTP-e itu cukup besar kalau kita hubungkan dengan jumlah pemilih, meskipun sudah agak berkurang dari semula 500 ribu penduduk tanpa KTP-e," ucap Ketua Bawaslu NTB Khuwailid di Mataram, Selasa.

Tingginya angga warga yang tidak memiliki KTP elektronik itu, mendorong pihaknya meminta pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota untuk menuntaskan perekaman maupun pencetakan KTP elektronik.

Sehingga, saat pelaksanaan Pilkada serentak baik gubernur, bupati dan walikota masyarakat bisa memberikan hak suaranya.

"Kita apresiasi atas upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah. Tapi, itu saja tidak cukup perlu ada upaya secara masiv untuk bisa menuntaskan persoalan ini," katanya.

Menurut Khuwailid, dalam persoalan KTP elektronik, pihaknya tidak memungkiri pemerintah daerah juga dihadapkan pada persoalan minim dan kerusakan alat pencetak dan perekam KTP elektronik. Sehingga, berpengaruh pada proses pembuatan KTP elektronik menjadi tersendat.

Melihat kondisi itu, pemerintah daerah sepenuhnya tidak bisa disalahkan. Sebab, masyarakat pun memiliki andil dalam permasalahan ini. Karena tanpa ada usaha atau inisitiaf dari masyarakat untuk mau mengurus KTP, maka upaya yang dilakukan Pemda pun tidak akan ada gunanya.

"Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama secara kolektif mengurus," tegas Khuwailid.

Sebelumnya, proyeksi KPU potensi pemilih NTB mencapai 3,9 juta orang. Hal ini merujuk data pilkada tahun-tahun sebelumnya. Sementara, versi Pemerintah Provinsi NTB, jumlah penduduk yang terekam KTP elektronik mencapai 3,7 juta jiwa.

"Dari jumlah itu, penduduk yang sudah memperoleh KTP elektronik mencapai 3,2 juta jiwa. Sehingga, masih ada tersisa 500 orang belum miliki KTP elektronik," jelas Ketua KPU NTB Lalu Aksar Ansori. (*)