Mataram (Antaranews NTB) - Komisi II DPR RI masih percaya penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu masih bekerja secara profesional meski citra kedua lembaga tersebut sempat tercoreng menyusul penangkapan komisioner KPU dan Ketua Panwaslu Garut, Jawa Barat oleh Mabes Polri.
"Persoalan penangkapan anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut itu tidak bisa digenaralisir semua penyelenggara Pemilu seperti itu. Karena itu hanya ulah oknum," tegas Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali saat melakukan kunjungan kerja bersama anggota Komisi II DPR RI di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu.
Menurut dia, kalaupun apa yang terjadi di Garut tidak bisa lantas dianggap sebagai kesalahan kolektif seluruh penyelenggara pemilu. Karenanya, dirinya percaya lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu masih profesional dan independen dalam bekerja.
Meski begitu, politisi dari Partai Golkar ini, menyesalkan terjadinya penangkapan anggota KPU dan Panwaslu Garut yang diduga menerima suap untuk meloloskan salah satu bakal calon.
"Kita sesalkanlah pastinya. Makanya di Pilkada serentak ini pertaruhan bagi penyelenggara pemilu," katanya.
Khusus di NTB, Komisi II ungkap Zainudin Amali melihat kinerja KPU sudah sangat baik. Meski ada kekurangan. Tapi secara keseluruhan seluruh tahapan yang sudah berlangsung sesuai dengan aturan. Terlebih lagi di NTB ada empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan ikut dalam kontestasi Pilkada 2018.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB H Rosyadi Sayuti menyebutkan ada empat pelaksanaan Pilkada serentak yang akan berlangsung di NTB 2018. Pilkada gubernur/wakil gubernur NTB. Pilkada bupati/wakil bupati Lombok Barat, Pilkada Lombok Timur dan Pilkada kota Bima.
"Untuk Pilkada NTB di ikuti empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dari semua proses tahapan yang sudah berlangsung semuanya berjalan dengan damai dan lancar," katanya. (*)
Berita Terkait
Anggota DPR ingatkan pekerja melapor jika tidak terima THR
Jumat, 5 April 2024 16:09
DPR persilakan MK panggil Kapolri terkait sidang PHPU
Selasa, 2 April 2024 20:04
Komisi V DPR meminta harga tiket pesawat lebih murah saat mudik
Selasa, 2 April 2024 17:57
Komunitas autisme perlu dikembangkan jadi wadah informasi
Selasa, 2 April 2024 17:17
Komisi III DPR merampungkan "fit and proper test" 14 calon anggota LPSK
Selasa, 2 April 2024 17:02
Realisasi anggaran 2023 capai 99,16 persen
Senin, 1 April 2024 19:18
Komisi VI DPR sebut Mentan Amran pejuang petani
Senin, 1 April 2024 7:13
Ditjen Hubdat-Komisi V DPR memastikan kesiapan Terminal Purboyo Madiun
Kamis, 28 Maret 2024 5:01