Lombok Barat (Antaranews NTB) - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, membantah tudingan berbagai pihak yang menganggap kinerjanya lamban dalam melakukan pengawasan serta tidak berlaku adil terhadap pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah.
"Seperti sebuah permainan, maka kami ini seperti wasit, harus berlaku adil," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lombok Barat, Lalu Arjuna Surya Nursiwan, pada rapat koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemilu di kawasan wisata pantai Senggigi, Sabtu.
Ia menjelaskan aneka tahapan yang dilaksanakan oleh timnya dalam melakukan pengawasan, mulai dari tahapan preventif sampai kepada penindakan.
"Panwaslu terikat pada dua konteks dalam bekerja, yaitu administratif dan hukum," ujarnya sambil memberikan gambaran tentang keterbatasan personel yang membuat lembaganya harus menggandeng pihak lain untuk ikut mengawasi.
Hal tersebut juga diamini oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB, M Khuwailid. Ia menyatakan bahwa seluruh orang yang berkepentingan terhadap pemilu adalah seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali.
"Masing-masing pihak tidak bisa dipisahkan dalam event demokrasi tersebut. Semuanya terikat," katanya sambil menegaskan kesederajatan peserta, penyelenggara, pemerintah, dan media dalam tugasnya masing-masing terhadap pemilu.
Pada kesempatan itu, Khuwailid menyentil satu kasus yang dilaporkan oleh salah satu pasangan calon tentang pengerusakan baliho di Desa Cendimanik, Kecamatan Sekotong.
"Mestinya menurunkan baliho itu adalah keharusan tugas pasangan calon atau timnya. Kepala dusun itu tidak salah, hanya tidak memiliki wewenang saja," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Barat H Lalu Saswadi, mengingatkan agar para pasangan calon melaksanakan proses pilkada secara bermartabat.
Ia meminta semua pasangan calon terlibat aktif dalam menjaga kedamaian, menjaga keamanan, dan saling mengadu visi.
"Kalau ada riak-riak kecil, sudah biasa dalam demokrasi," ujar pria yang juga menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB ini.
Saswadi juga memanfaatkan rapat koordinasi tersebut untuk? mengingatkan seluruh pihak terlibat aktif dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2018.
"Pilkada saat ini kan satu putaran. Jangan sampai hanya 60 persen saja tingkat partisipasi pemilih. Memang benar daftar pemilih tetap di Lombok Barat lebih dari 500-an ribu orang, tapi kalau yang datang di tempat pemungutan suara hanya 100 ribuan, kan sayang," ujarnya.
Rapat koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemilu tersebut menghadrikan narasumber dari Kejakasaan Negeri Mataram, dan Kepolisian Resor Lombok Barat.
Mereka secara bergantian menerangkan pentingnya pendekatan preventif kepada seluruh kepala desa/lurah se-Kabupaten Lombok Barat yang jumlahnya 122 orang, dan kepala dusun se-Kecamatan Batulayar. (*)
Panwaslu Lombok Barat bantah kinerjanya lamban
Seperti sebuah permainan, maka kami ini seperti wasit, harus berlaku adil
