Polisi: "Lombok Marathon" Tidak Gunakan Anggaran Pemerintah

id Lombok Marathon,Polda NTB,Pariwisata NTB

Ilustrasi Polisi.

Hasil penyelidikan, tidak menggunakan anggaran pemerintah. Hal ini berdasarkan laporan penyidik subbid III tindak pidana korupsi (tipikor) yang mendapatkan keterangan tersebut dari hasil pemeriksaan para saksi
Mataram (Antaranews NTB) - Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Kombes Pol Syamsudin Baharuddin mengatakan penyelenggaraan kegiatan "Lombok Marathon" yang berlangsung pada akhir Januari 2018, tidak menggunakan anggaran dari pemerintah.

"Hasil penyelidikan, tidak menggunakan anggaran pemerintah. Hal ini berdasarkan laporan penyidik subbid III tindak pidana korupsi (tipikor) yang mendapatkan keterangan tersebut dari hasil pemeriksaan para saksi," kata Kombes Pol Syamsudin Baharudin di Mataram, Kamis.

Anggaran pelaksanaannya dari pendaftaran peserta, para donatur, tidak ada yang dari pemerintah.

Keterangan tersebut senada dengan pernyataan yang telah disampaikan Ketua KONI NTB Andy Hadianto ketika memenuhi permintaan panggilan penyidik Tipikor Polda NTB pada pertengahan Februari 2018.

Dalam pernyataannya, Andy yang saat itu datang bersama Hadi Muchlis dari Bidang Hukum KONI NTB mengatakan bahwa penyelenggaraan "Lombok Marathon" tidak menggunakan anggaran dari pemerintah, murni dari sponsor dan pendaftaran peserta.

Meski demikian, Syamsudin menegaskan bahwa pihaknya belum dapat mengambil langkah tegas untuk menghentikan penyelidikannya. Persoalan ini masih butuh pendalaman lebih lanjut.

"Belum kuat untuk dihentikan, masih butuh pendalaman lagi," ucapnya.

Penanganan yang sebelumnya sudah dikatakan masuk dalam tahap penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari adanya laporan masyarakat.

Karena itu, penyelidikannya dimulai dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait, termasuk penyelenggara dari KONI NTB dan panitia pelaksana dari "Dunia Lari".

Permintaan klarifikasi awal berkaitan dengan penyebab munculnya protes para peserta kepada panitia yang tidak langsung memberikan medali sesampainya di garis "finish" di lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB.

Dari klarifikasi yang disampaikan panitia kepada polisi, munculnya protes para peserta berawal dari medali yang dipesan terlambat datang.

Medali yang katanya dipesan dari Singapura datang pada Minggu (28/1) pagi. Alasan keterlambatan itu karena pelunasan biaya pembuatan medali diselesaikan sehari sebelumnya, pada 27 Januari 2018.

Meskipun terlambat datang dan panitia kembali membagikannya kepada para peserta, namun dalam faktanya di lapangan, banyak dari peserta yang pulang tanpa membawa medali.

Terkait dengan hal itu, panitia dari "Dunia Lari" dalam keterangannya yang disampaikan ke polisi mengaku bahwa sebelumnya telah menyiapkan 2.000 keping medali, melebihi kapasitas pendaftaran secara "online".

Namun dari bentuk persiapannya, muncul gagasan baru dari panitia KONI NTB, agar lebih memeriahkan kegiatan yang banyak diikuti oleh atlet lari maupun wisatawan mancanegara itu, mereka turut mengundang anggota TNI, Polri, PNS dan siswa sekolah.

Sebenarnya tidak ada yang salah dari gagasan panitia lokal, hanya saja karena kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya mengakibatkan peserta undangan yang hadir dalam kegiatan pada Minggu (28/1) pagi, melebihi kapasitas dari persiapan yang sebelumnya telah dimatangkan.

Hal itu mengakibatkan sebagian peserta di luar undangan banyak yang pulang tanpa membawa medali sesuai dengan yang telah dijanjikan dalam pendaftaran "online". (*)
Pewarta :
Editor: Nur Imansyah
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar