Pemkot akan Kumpulkan Pedagang terkait Penataan Cakranegara

Mataram (Antaranews NTB) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, segera mengumpulkan para pedagang dan pemilik toko di Jalan Selaparang terkait dengan penolakan penataan kawasan bisnis Cakranegara yang sedang berlangsung.

Camat Cakranegara M Salman Rusdi di Mataram, Jumat, mengatakan, pemilik toko di Jalan Selaparang yang menolak penataan kawasan Cakranegara jumlahnya sekitar delapan orang.

"Tetapi pada 6 Juni 2018, kami akan undang semua pemilik toko di Jalan Selaparang yakni sekitar 40-50 orang agar program penataan kawasan Cakranegara ini bisa tetap dilanjutkan sesuai rencana," katanya kepada sejumlah wartawan.

Menurutnya, para pemilik toko menolak penataan kawasan bisnis Cakranegara ketika mengetahui pembangunan pedestrian akan menggunakan kanstin I sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk parkir kendaraan.

Sementara itu, para pemilik toko tetap ingin pembangunan pedestrian menggunakan kanstin S agar kendaraan bisa parkir dan bongkar muat barang dilakukan lebih mudah.

"Masalah ini sebenarnya sudah kami sosialisasikan, tetapi aturan pembangunan pedestrian dari pemerintah harus menggunakan kanstin I," katanya.

Tetapi, untuk mengakomodasi aspirasi para pemilik toko agar mudah untuk bongkar muat barat, pemerintah telah memberikan kebijakan penggunaan kanstin S pada pedestrian setiap 20 meter .

"Tujuannya agar program penataan kawasan bisnis Cakranegara bisa mencapai sasaran yakni kawasan tersebut steril dari parkir seperti halnya di kawasan Malioboro Yogyakarta," katanya.

Sebenarnya, kata dia, tahap sosialisasi tentang penataan kawasan bisnis Cakranegara sudah selesai dilaksankana pada April. Sosialisasi dilakukan dengan sistem "door to door" oleh petugas kecamatan dan kelurahan.

"Tetapi, pemilik toko tidak menganggap hal itu sebagai sosialisasi jika tidak dilakukan secara bersamaan sehingga pertemuan tanggal 6 Juni itu dimaksudkan untuk sosialisasi lagi," katanya.

Penataan kawasan Cakranegara dilakukan sekitar 25 meter dari lampu merah Cakranegara baik bagian barat, timur, utara dan selatan dengan anggaran yang disiapkan Rp5 miliar, oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (Satker PBL) Provinsi NTB.

Penataan kawasan Cakranegara itu merupakan bagian untuk mendukung kawasan tersebut selain sebagai pusat bisnis juga sebagai pusat pariwisata karena terdapat bangunan-bangunan cagar budaya yang berpotensi menjadi magnet kawasan dari aspek kepariwisataan.

Selain itu, ketinggian bangunan pada kawasan relatif masih memberikan efek positif pada ruang jalan, Cakranegara juga merupakan kawasan sejarah simbul pusat pariwisata dan pusat bisnis Mataram yang aksesibel, hijau, dinamis, unik, representatif dan bersahabat.

Karena itulah pemerintah provinsi ingin meningkatkan dan melestarikan kawasan tersebut dengan melakukan penataan seperti halnya di kawasan Malioboro Yogyakarta. (*)