Mataram (Antaranews NTB) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) menyatakan, melalui APBD setempat 2018 dialokasikan anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp72 Miliar.
"Dari jumlah itu, sebesar Rp58 miliar diperuntukkan bagi Kabupaten Bima dan Kota Bima, khusus untuk rehabilitasi lahan akibat bencana banjir bandang pada 2017, yang merupakan hibah dari BNPB yang masuk melalui APBD," kata Kepala BPBD NTB, H Muh Rum, Kamis.
Ia menjelaskan, anggaran itu untuk rehabilitasi hutan di Wawo, Kabupaten Bima dan lahan di kota Bima.
Selain itu, penanaman pohon, bangun embung kecil yang difungsikan seperti kolam penampung air dan cek dam difungsikan menahan gerusan air.
Rum mengatakan, melihat besaran anggaran dari tahun ke tahun terus meningkat. Contoh pada 2016 dialokasikan Rp12,2 miliar, bertambah lagi pada 2017 menjadi Rp37,1 miliar dan 2018 mencapai Rp72 miliar.
"Syukur Alhamdulillah," ujarnya.
Menurutnya, NTB masuk kategori indeks resiko bencana tinggi. Dari 10 kabupaten/kota di NTB, hanya kota Mataram yang tidak termasuk.
"Ada 14 jenis bencana di Indonesia dan 11 di antaranya ada di NTB. Kendati demikian, Alhamdulillah karena masyarakat turut berdoa sehingga dialokasikan anggaran," kata Rum.
Ia menyatakan, kalau dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) NTB, maka BPBD memiliki program pembentukan desa tangguh bencana dan madrasah aman bencana.
Program itu diperuntukkan bagi desa yang ada potensi bencana. Adapun target desa tangguh bencana dalam RPJM sebanyak 20 desa, tetapi, hingga terealisasi 29 desa.
Karenanya, anggaran itu pun sebagian ada intervensi APBD murni maupun inovasi NJO. Sedangkan Sekolah aman bencana target sebanyak 35 sekolah, realisasi dari APBD sebanyak 30 sekolah dan melalui NJO enam sekolah .
"NTB selalu ada bencana seperti angin puting beliung, banjir, longsor dan kekeringan. Kami ingin mengurangi indeks resiko, dengan cara metigasi," ujar Rum.
Menurut dia, bencana banjir terjadi akibat adanya penyempitan, penggundulan hutan dan pendangkalan sungai. Hal itu membuatnya wajib hukumnya normalisasi sungai. Yang jelas, akan jadikan masyarakat NTB tangguh bencana.
"Jelasnya penanggulangan bencana tidak angsih hanya tugas pemerintah. Melainkan, ada keterlibatan dunia usaha dan masyarakat yang sudah termuat dalam logo BPBD dalam mengantisipasi kejadian bencana," kata Rum. (*)
Alokasikan anggaran penanggulangan bencana NTB Rp72 miliar
BPBD
Dari jumlah itu, sebesar Rp58 miliar diperuntukkan bagi Kabupaten Bima dan Kota Bima, khusus untuk rehabilitasi lahan akibat bencana banjir bandang pada 2017, yang merupakan hibah dari BNPB yang masuk melalui APBD
