Lahan Pertanian di Mataram Mencapai 509 Hektare

id lahan pertanian

Ilustrasi-Lahan pertanian bawang putih di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, NTB. (Foto Antaranews NTB/Sadim) (Foto Antaranews NTB/Sadim/)

Mataram, 20/10 (Antara)- Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, akhirnya menetapkan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Mataram seluas 509 hektare.

"Jumlah itu telah disepakati juga dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan segera dituangkan dalam sebuah peraturan daerah (Perda)," kata Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram H Mutawalli di Mataram, Sabtu.

Pembahasan penetapan LP2B ini telah bertahun-tahun menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah kota dan pemerintah provinsi karena belum adanya titik temu terhadap kesanggupan dan ketersediaan lahan di Mataram.

Dikatakan, disepakatinya jumlah LP2B untuk Kota Mataram yang jauh dari ketetapan sebelumnya yakni sekitar 1.800 hektare karena kondisi lahan di Mataram yang sangat terbatas dan setiap tahun terus berkurang karena alih fungsi lahan.

Berdasarkan data dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan menggunakan foto satelit menyebutkan sisa lahan pertaninan di Mataram sekitar 1.600 hektare.

"Sementara data manual dari kami, lahan pertanian di Mataram tersisa sekitar 1.874 hekter, karena itu sangat tidak memungkinkan apabila 1.800 hektare diambil menjadi LP2B selain itu lahan tersebut juga bukan milik pemerintah kota," katanya.

Bahkan, lanjutnya, setelah ditetapkannya LP2B seluas 509 hektare ini, pemerintah kota masih membutuhkan waktu lama dalam proses penertiban perda, sebab pemerintah kota terlebih dahulu harus mencari lokasi lahan dengan luas tersebut.

Paling tidak, katanya, ada di dua atau tiga titik untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah kota dengan pemilik lahan, selain itu guna memudahkan pengawasan.

Pasalnya, selama lahan tersebut menjadi LP2B yang tertuang dalam perda, maka lahan itu harus tetap digarap menjadi lahan pangan, tidak boleh dibangun hingga ada revisi perda berikutnya.

"Oleh karena itu, sebelum menentukan lokasi akan ada negosiasi dan komitmen-komitmen yang akan dituangkan dalam sebuah perjanjian antara pemerintah kota dengan pemilik lahan agar ke depan tidak ada komplain dari pihak manapun dan memiliki kekuatan hukum," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah kota juga telah merencanakan bahwa dalam komitmen itu nantinya pemerintah kota juga akan memberikan subsidi kepada para petani yang lahannya menjadi areal LP2B.

"Misalnya, dengan memberikan subsidi benih dan pupuk, atau bisa juga subsidi dalam bentuk keringan dalam membayar PBB dan lainnya. Rencana-rencana itu, tentunya akan kita kaji agar tidak merugikan kedua belah pihak," katanya menambahkan.

?

(KR-NKL).

(T.KR-NKL/B/A025/C/A025) 20-10-2018 19:03:34
Pewarta :
Editor: Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar