Omzet UKM/IKM Mataram mulai meningkat

id omzet UKM

Seorang perajin menyelesaikan pembuatan topeng Lombok di Desa Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (4/10). Hingga September 2018, Kementerian Koperasi dan UKM telah memfasilitasi 2.156 pelaku UKM untuk mengantongi standarisasi mutu dan sertifikasi yang ditargetkan 2.500 pelaku UKM pada akhir tahun. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/foc/18.

Mataram (Antaranews NTB) - Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mencatat omzet UKM dan industri kecil menengah mulai meningkat hingga 50-60 persen.

"Omzet tersebut meningkat karena bulan lalu atau pascagempa bumi omzet UKM/IKM anjlok karena berada di bawah 30 persen," kata Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram Yance Hendra Dirra di Mataram, Selasa.

Dikatakannya, kenaikan omzet UKM/IKM itu dipicu semakin membaiknya daya beli masyarakat pascagempa bumi, serta sebagai salah satu dampak dari upaya pemulihan yang dilakukannya melalui berbagai kegiatan.

Kegiatan yang dimaksudkan antara lain, pembinaan, pelatihan dan pemberian motivasi kepada UKM/IKM yang terdampak gempa serta kegiatan bazar-bazar pada beberapa tempat dengan melibatkan UKM/IKM di Kota Mataram untuk mendorong peningkatan produksi dan daya beli.? ?

"Alhamdulillah, khusus untuk IKM hasil olahan pangan menunjukan pergerakan pemulihan cukup cepat. Karenanya kami berharap dalam satu dua bulan ke depan omzet UKM/IKM Mataram bisa kembali normal," ujarnya.

Untuk meningkatkan omzet, sambunyanya, pihaknya juga telah menyarankan pengusaha UKM/IKM agar aktif menjual hasil produksinya ke luar daerah yang tidak terdampak gempa bumi.

Yance menyebutkan, jumlah UKM pangan di Kota Mataram mencapai sekitar 3.000 UKM, namun jumlah secara keseluruhan sekitar 34 ribu. Sedangkan IKM, secara keseluruhan berjumlah sekitar 4.000.

Di sisi lain, Yance mengatakan, untuk UKM/IKM yang dinilai masih terganggu dalam berproduksi pascagempa bumi, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan (OJK) agar memberikan keringanan kepada pengusaha.

"Jadi untuk UKM/IKM, bisa `reschedule` tentang cicilan hutang mereka bahkan sampai setahun. Jadi silakan UKM/IKM berhubungan dengan bank pinjaman termasuk dengan pegadaian," katanya.

 
Pewarta :
Editor: Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar