Pemkot alokasikan belasan miliar rupiah untuk drainase

id drainase air

Pemkot alokasikan belasan miliar rupiah untuk drainase

DRAINASE MAMPET Sejumlah warga melintas dijalan yang tergenang air di Lingkungan Karang Bata, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Mataram, NTB, Rabu (22/9). Akibat hujan yang mengguyur sejak sore dan mampetnya saluran drainase ratusan rumah didaerah tersebut tergenang air setinggi lutut orang dewasa.Foto:Ahmad Subaidi/ ANTARAMataram.com/10

Mataram (Antaranews NTB) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mengalokasikan anggaran belasan miliar rupiah untuk penanganan drainase guna menghindari genangan saat musim hujan.

"Setiap tahun kami mengalokasikan anggaran Rp10 miliar hingga Rp12 miliar untuk penanganan drainase dan normalisasi baik pada saluran maupun sungai," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Mahmuddin Tura di Mataram, Selasa.

Namun, katanya, alokasi anggaran tersebut belum dapat menangani semua saluran air di Kota Mataram.

Idealnya, katanya, untuk melakukan perbaikan drainase secara menyeluruh di Kota Mataram membutuhkan dana ratusan miliar rupiah.

"Sementara kita hanya mampu mengalokasikan belasan miliar per tahun, jadi kalau dirata-ratakan setahun Rp10 miliar, penataan drainase baru bisa tuntas dalam 10 tahun," katanya.

Ia mengatakan kondisi drainase harus tetap dievaluasi lima tahun sekali untuk menyesuaikan elevasi dengan kondisi kekinian, akibat perkembangan dan pertumbuhan pembangunan di kota itu.

"Jadi dengan keterbatasan anggaran itu, kita berusaha melakukan perbaikan secara maksimal meskipun belum selesai satu masalah muncul masalah baru lagi," katanya.

Mahmuddin mengatakan pada Tahun Anggaran 2018, dengan anggaran penanganan drainase sekitar Rp12 miliar, sudah terealisasi sekitar 80 persen melalui beberapa kegiatan, antara lain operasional ratusan pasukan biru yang bertugas melakukan normalisasi sungai dan saluran, kegiatan normalisasi sungai dan saluran air, serta perbaikan drainase.

"Untuk drainase, kita fokus ke jalan-jalan lingkungan pada kawasan kumuh sementara untuk penataan pada jalan provinsi dan jalan nasional relatif sudah baik karena ditangani langsung pemerintah sekaligus dengan penataan jalan," katanya.

Mahmuddin mengatakan keberadaan drainase tingkat lingkungan perlu penataan ulang dengan melakukan normalisasi, penyesuaian elevasi, dan memperbesar dimensi karena daerah resapan air terus berkurang.

"Akibatnya, ketika hujan turun sebentar saja terjadi genangan karena aliran air banyak yang antre masuk saluran," katanya.

Oleh karena kebutuhan anggaran untuk penataan ulang drainase cukup besar, Dinas PUPR mengoptimalkan 315 orang pasukan biru untuk melakukan normalisasi secara manual, mengangkat sedimen dan gulma yang ada di saluran air.

"Tujuannya, ketika terjadi hujan air bisa mengalir tanpa meluap ke jalan. Tapi meskipun kita sudah bersihkan setiap hujan pertama saluran selalu tersumbat oleh sampah," katanya.

Ia juga mengatakan perlunya sosialisasi, pembinaan, dan merubah perilaku masyarakat agar tidak membuang sampah di drainase.