Mataram (Antaranews NTB) - Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah diminta tak tinggal diam menyusul berlarut-larutnya kekisruhan antara pengurus yang terjadi di Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).
"Harus ada tindakan tegas untuk mengakhiri semua ini. Gubernur jangan mendiamkan saja tidak melakukan sesuatu," kata anggota DPRD NTB H Abdul Karim di Mataram, Rabu.
Menurut politisi dari Partai Gerindra ini, Gubernur NTB Zulkieflimansyah harus segera bertindak melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hal itu dilakukan, jika mantan anggota DPR RI itu, ingin melihat pariwisata NTB bangkit kembali pascagempa.
"Jangan gubernur malah pura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi, kasihan pariwisata kita kalau terus begini. Kalau sudah begitu (kisruh, red) kapan mau maju dan bangkit," ucapnya.
Mantan Kepala Dinas Pendapatan Kota Mataram ini, menilai kalaupun ada desakan masyarakat maupun kalangan legislatif untuk membekukan anggaran BPPD di dalam APBD 2019. Karim mengaku hal itu wajar, bahkan dirinya pun sangat setuju dengan desakan itu.
Sebab, selama ini BPPD terlalu banyak menghabiskan uang, namun sasaran dari semua program yang dilakukan tidak pernah kelihatan, terutamanya dalam meningkatkan pariwisata di provinsi itu.
"Kalau dibiayai sendiri tidak jadi masalah. Tapi karena ini menggunakan uang APBD itu yang jadi soal," tegas Karim.
Untuk itu, ia berharap gubernur segera mengambil sikap terkait kisruh yang terjadi di tubuh BPPD NTB. Hal itu sekaligus guna mewujudkan kebangkitan pariwisata NTB yang selama ini digaungkan pascatragedi gempa bumi yang melanda Pulau Lombok dan Sumbawa akhir Juli dan Agustus 2018.
"Kasihan pariwisata kita, mau bangkit justru kita ribut sana sini. Makanya supaya ini selesai, gubernur harus tuntaskan masalah ini," katanya. (*)
DPRD minta Gubernur tak tinggal diam soal kisruh BPPD
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB H Abdul Karim
Kasihan pariwisata kita, mau bangkit justru kita ribut sana sini. Makanya supaya ini selesai, gubernur harus tuntaskan masalah ini
