Mataram (Antaranews NTB) - Badan Promosi Pariwisata Kota Mataram (BP2KM), Nusa Tenggara Barat, hingga saat ini mengakui tidak pernah tahu tentang adanya dana hibah maupun stimulan untuk kegiatan pariwisata baik dari pemerintah kota maupun pemerintah provinsi.
"Jadi meskipun anggaran Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, dihapus, kami rasa tidak ada pengaruhnya ke BP2KM," kata Ketua BP2KM Lalu Arjuna di Mataram, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi dihapusnya alokasi anggaran BPPD NTB dalam APBD Provinsi NTB di tahun 2019, karena kisruh kepengurusan di BPPD, tidak jelasnya status Ketua BPPD yang dijabat Fauzan Zakaria, karena yang bersangkutan menjadi calon legislatif (Caleg) pada Pemilu 2019.
Arjuna yang baru menjabat menjadi Ketua BP2KM pada pertengahan tahun ini menggantikan pengurus sebelumnya mengatakan, sistem kerja BP2KM adalah membantu promosi pariwisata melalui kegiatan yang dilaksankana Dinas Pariwisata Kota Mataram.
"Jadi kami tidak ada mengelola dana sendiri yang merupakan hibah maupun stimulan dari pemerintah. Kami masih bergantung pada Dinas Pariwisata Mataram," katanya.
BP2KM, lanjutnya, bekerja membantu Dispar Mataram dalam bentuk menyumbang pikiran dan tenaga ketika Dispar akan melaksanakan sebuah kegiatan pariwisata.
Misalnya, untuk kegiatan Festival Mataram, BP2KM dilibatkan namun sebatas untuk tenaga dan pikiran tidak mengelola dana.
Karena itu, lanjutnya, untuk sementara ini BP2KM belum pernah melakukan kegiatan promosi pariwisata secara mandiri sebab dalam konsep Dispar, Dispar melakukan promosi pariwisata bersama BP2KM.
"Kalaupun, kita mau mengelola dana sendiri maka sistemnya kami harus membuat kegiatan pariwisata kemudian mengajukan anggaran ke Dispar. Tetapi, selama ini hal itu belum pernah kami lakukan," katanya.
Dengan kondisi seperti itu, Arjuna, mengakui tujuan terbentuknya BP2KM untuk mendukung promosi pariwisata belum maksimal, apalagi BP2KM belum sepenuhnya mandiri khususnya dalam mengelola anggaran.
"Sementara untuk meningkatkan kunjungan pariwisata ke Mataram harus banyak `event` dan kegiatan-kegiatan MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition)," ujarnya.
Diharapkan, ke depan ada perubahan kebijakan yang diberikan pemerintah kota agar BP2KM mendapatkan dana hibah atau stimulan yang dapat dikelola mandiri untuk berbagai kegiatan promosi pariwisata Mataram.
Berita Terkait
Menparekraf menyiapkan dana hibah Rp3,7 triliun untuk pariwisata NTB
Jumat, 7 Mei 2021 13:05
Pemulihan pariwisata NTB pascagempa dinilai cepat
Jumat, 7 Desember 2018 20:07
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14