Mataram (Antaranews NTB) - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta seluruh bank perkreditan rakyat (BPR) di NTB agar memenuhi kewajiban menyediakan modal inti sebesar Rp3 miliar pada 2019.
"Ketentuan modal inti tersebut harus terpenuhi pada 2019. Jika tidak, dikhawatirkan BPR bersangkutan akan kalah bersaing," kata Kepala OJK NTB Farid Faletehan, di Mataram, Sabtu.
Dia mengatakan syarat modal inti sebesar Rp3 miliar tersebut diatur dalam Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
"Kami sudah memberitahukan kepada seluruh pengelola BPR tersebut untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia NTB," ujarnya.
Selain modal inti, OJK NTB juga meminta seluruh BPR untuk meningkatkan kualitas teknologi informasi dan menjadikan "financial technology" (fintech) sebagai bagian dari BPR.
Hal itu penting dilakukan, kata Farid, agar BPR mampu menangkap peluang pasar di kalangan generasi milenial yang sudah melek teknologi informasi.
"Pada 5 hingga 10 tahun mendatang, generasi milennial yang akan menguasai pasar. Mereka itulah pangsa pasar yang sangat potensial bagi industri perbankan, termasuk BPR," ucapnya pula.
Saat ini, menurut dia, semua jenis transaksi pinjam-meminjam selalu berhubungan dengan teknologi informasi. Oleh sebab itu, BPR perlu mengembangkan teknologinya. Bisa juga melakukan kolaborasi dengan penyedia fintech untuk memenuhi perangkat dan teknologinya.
Farid menambahkan penguatan teknologi informasi memang berimplikasi terhadap pengeluaran anggaran. Untuk itu, BPR harus memiliki modal yang kuat.
Penguatan modal tentunya menjadi tanggung jawab pemegang saham. Jika memang belum mampu, bisa melakukan penggabungan antar-BPR.
"Kalau modal sudah kuat, tentunya BPR bisa mengatasi resiko-resiko yang kemungkinan muncul, seperti kredit macet dan kecurangan. Kalau tidak kuat, bisa tergilas," kata Farid.
Berita Terkait
OJK NTB edukasi pemuda terkait keuangan syariah
Kamis, 28 Maret 2024 20:50
OJK NTB edukasi pemuda di Lombok Timur tentang keuangan syariah
Kamis, 28 Maret 2024 19:11
Pemkot Bima tingkatkan literasi keuangan bagi penyandang disabilitas
Rabu, 27 Maret 2024 16:48
OJK NTB tangani 460 pengaduan konsumen selama 2023
Rabu, 13 Maret 2024 8:11
OJK NTB edukasi pelaku usaha kecil di wilayah 3T Dompu
Kamis, 29 Februari 2024 7:37
Kejati minta klarifikasi OJK terkait korupsi Bank NTB Syariah
Rabu, 28 Februari 2024 15:12
OJK NTB menegaskan integritas lembaga terjaga di tengah penguatan governansi keuangan
Minggu, 11 Februari 2024 21:05
Indeks literasi keuangan NTB peringkat kedua di Indonesia
Jumat, 26 Januari 2024 10:48