Mataram (Antaranews NTB) - Wali Kota Mataram, Provinsi NTB, H Ahyar Abduh menyebutkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya pada 2018 diperkirakan mencapai 8,17 persen atau naik 0,1 persen dari 2017 sebesar 8,07 persen.
"Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat Kota Mataram telah menguatkan tekad untuk kembali bangkit pascabencana gempa bumi," katanya dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2018 yang dilaksanakan di Aula Pendopo Wali Kota Mataram di Mataram, NTB, Senin.
Wali kota mengatakan, akibat bencana tersebut, tentu beberapa penyesuaian harus dilakukan Pemerintah Kota Mataram untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat karena proses pemulihan menjadi prioritas utama pascabencana.
Meskipun begitu, peningkatan kualitas pelayanan publik tetap diupayakan melalui berbagai inovasi program dan kegiatan, sehingga capaian yang dihasilkan pun tetap maksimal.
"Termasuk dari sisi sosial dan ekonomi, sehingga kondisi capaian makro ekonomi Kota Mataram tetap mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan dengan pertumbuahn ekonomi 8,17 persen," sebutnya lagi.
Di sisi lain, angka kemiskinan di Kota Mataram juga terus mengalami penurunan. Pada 2017, angka kemiskinan Kota Mataram mencapai 9,55 persen, sedangkan 2018 mengalami penurunan menjadi 8,96 persen.
"Penurunan kemiskinan merupakan tantangan yang tidak mudah, namun akan terus dihadapi secara optimistis oleh Pemerintah Kota Mataram ke depannya," katanya.
Dalam kesempatan itu, wali kota juga menyampaikan, akibat bencana gempa bumi, telah terjadi kerusakan pada ribuan rumah masyarakat Kota Mataram, serta jaringan distribusi air bersih.
Total rumah rusak sebanyak 13.437 unit, terdiri atas 2.396 rumah rusak berat, 2.777 rumah rusak sedang, dan 8.264 rumah rusak ringan.
Pemerintah Kota Mataram telah bekerja intensif dalam menangani kondisi pascagempa terutama dalam membantu masyrakat yang terdampak bencana.
Bahkan untuk pembiayaan pascagempa yang dialokasikan untuk pembangunan rumah tahan gempa sebesar Rp100,5 miliar telah ditransfer ke rekening masing-masing masyarakat untuk pembangunan rumah dengan kriteria rusak berat.
"100 persen, dana dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening masyarakat melalui kelompok masyarakat (pokmas), sedangkan untuk rumah yang rusak sedang maupun ringan masih belum," katanya.
Lebih jauh, wali kota menyampaikan beberapa hal yang menjadi isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kota Mataram untuk ditindaklanjuti pada 2019. Isu-isu 2019 itu di antaranya adalah pemenuhan akses pelayanan dasar dan penurunan angka kemiskinan, peningkatan nilai tambah ekonomi, serta penyediaan infrastruktur penunjang perekonomian dan publik.
Selain itu, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta situasi keamanan dan kerukunan yang kondusif, dan penanganan pascagempa.
"Karena itu, mari seluruh masyarakat bersama-sama menguatkan tekad untuk Kota Mataram bangkit, dan melangkah lebih percaya diri menuju masa depan yang lebih baik serta bersinergi dalam mewujudkan pembangunan menuju masyarakat Kota Mataram yang maju, religius, dan berbudaya," katanya. (*)
Wali Kota Mataram: pertumbuhan ekonomi 2018 capai 8,17 persen
Wali Kota Mataram, Provinsi NTB, H Ahyar Abduh.
Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat Kota Mataram telah menguatkan tekad untuk kembali bangkit pascabencana gempa bumi
