Mataram (Antaranews NTB) - Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh menyebutkan, bencana gempa bumi di Pulau Lombok berdampak juga pada serapan keuangan Pemerintah Kota Mataram belum mencapai target yang ditetapkan.
"Berdasarkan data terakhir di minggu ke tiga Desember 2018, seraparan? keuangan APBD mencapai 82,7 persen dan pada aspek fisik sudah terealisasi 86,42 persen. Padahal kita harapkan sudah mencapai di atas 90 persen,"? katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Menurut wali kota, belum tercapainya target realisasi serapan keuangan daerah itu salah satunya terjadi dikarenakan Pemerintah Kota Mataram pada bulan Agustus lalu fokus pada pemulihan pascagempa bumi sehingga tentunya berdampak pada pengerjaan konstruksi fisik yang mengalami penundaan dan membutuhkan perpanjangan waktu penyelesaian.
"Selain itu, laporan juga belum masuk dan biasanya data final serapan anggaran saat penyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) di bulan Maret," katanya.
Di sisi lain, realisasi serapan APBD tahun 2018 sebesar Rp1,53 triliun tersebut belum final karena sampai saat ini proses input realisasi fisik dan administrasi keuangan sedang berlangsung dan tentunya realisasi kedua aspek akan terus meningkat.
Selain capaian serapan anggaran yang belum mencapai 90 persen, dampak gempa bumi juga mempengaruhi realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Mataram ditargetkan sebesar Rp386,86 miliar, baru terealisasi sebesar Rp313,29 miliar atau sekitar 90 persen dari target yang telah ditetapkan per 27 Desember 2018.
"Angka tersebut masih bersifat sementara dan akan terus meningkat karena masih akan dilakukan pemasukan data oleh organisasi perangkat daerah terkait yang tentunya akan memberi penambahan pada perolehan PAD yang hari ini," ujarnya.
Lebih jauh wali kota mengatakan, akibat bencana gempa bumi, telah terjadi kerusakan pada ribuan rumah masyarakat Kota Mataram, serta pada jaringan distribusi air bersih.
Total rumah rusak sebanyak 13.437 unit, terdiri atas 2.396 rumah rusak berat, 2.777 rumah rusak sedang, dan 8.264 rumah rusak ringan.
Pemerintah Kota Mataram telah bekerja intensif dalam menangani kondisi pascagempa terutama dalam membantu masyrakat yang terdampak bencana. Bahkan untuk pembiayaan pascagempa yang dialokasikan untuk pembangunan rumah tahan gempa sebesar Rp100,5 miliar telah ditransfer ke rekening masing-masing masyarakat untuk pembangunan rumah dengan kriteria rusak berat. ?
"100 persen, dana dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening masyarakat melalui kelompok masyarakat (Pokmas), sedangkan untuk rumah yang rusak sedang maupun ringan masih belum," katanya.
Dampak gempa serapan keuangan Mataram belum capai target
Sejumlah pekerja mulai membangun kembali perumahan subsidi yang terdampak gempa di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Minggu (14/10). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlakuan khusus kepada debitur dan industri jasa keuangan terkait kredit dan pembiayaan syariah di NTB setelah perekonomian masyarakat setempat terdampak gempa bumi, seperti memberikan kelonggaran berupa aturan restrukturisasi kredit dimana menurut data OJK Pusat sampai dengan 21 Agustus 2018 terdapat 39.341 debitur perbankan yang terkena dampak dengan nilai kredit sebesar Rp1,52 triliun di 15 bank umum dan 17 BPR. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/ama/18
