Mataram, (Antaranews NTB) - Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat Arif berkomitmen akan memantau penyaluran dana bantuan gempa di daerah tersebut.
"Informasinya saya dengar dana tidak mengalir, mungkin ada yang tersumbat, nanti kita lihat, artinya sudah sejauh mana penyalurannya di lapangan, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum," kata Arif yang ditemui wartawan usai mengikuti acara pisah sambut dengan pejabat lama di Kantor Kejati NTB, Jumat.
Arif menegaskan, komitmen ini tidak hanya akan memantau dana yang berasal dari pemerintah, penyaluran dana sumbangan dari pihak ketiga, baik yang bentuknya berasal dari dana perorangan, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun instansi pemerintahan, turut menjadi sorotan pihak kejaksaan.
"Untuk dana sumbangan juga begitu, akan kita pantau, nanti kita kombinasikan," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa dalam mengawal dana bantuan korban gempa yang target sebarannya ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, kejaksaan akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah.
"Kalau memang sudah ada MoU pendampingan dengan lembaga pemerintahan, tinggal kita tindaklanjuti saja," ucapnya.
Termasuk koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ada di daerah, salah satunya BPKP Perwakilan NTB.
"Nantinya bagaimana penilaian APIP, kalau misalnya ada kesengajaan yang sudah dilakukan sejak awal, sudah ada niat jahat, berarti ranahnya sudah masuk penegakan hukum," ujarnya.
Kajati NTB komitmen pantau penyaluran dana gempa
Kepala Kejati NTB Arif (Foto Antaranews NTB/Dhimas BP)
Informasinya saya dengar dana tidak mengalir, mungkin ada yang tersumbat, nanti kita lihat, artinya sudah sejauh mana penyalurannya di lapangan, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum
