Mataram (Antaranews NTB) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat H Nasrudin menegaskan pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada tiga tersangka kasus pungli dana bantuan rehab masjid pascagempa.
"Bagaimana kami bisa membantu sementara tidak ada alokasi anggaran. Apalagi untuk menyewa pengacara. Biarkan aparat hukum bekerja dan kita menghormati proses yang sedang berlangsung," ujarnya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Jumat.
Ia mengatakan, untuk mencegah kasus tersebut terulang lagi, pihaknya akan memperketat pengawasan internal. Bahkan, seluruh kepala kantor di lingkungan Kemenag di perintahkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pegawainya.
"Saya akui dengan kejadian ini kita tidak hanya kecolongan, pengawasan juga kita lemah, tetapi bagaimanapun kembali ke pribadi masing masing, kedepan kita akan tingkatkan kembali pengawasan dengan melibatkan semua yang berada di lingkungan Kemenag, baik di Kanwil hingga sampai ke madrasah," tegas Nasrudin.
Sebelumnya, Polres Mataram telah menetapkan tiga orang jajaran Kemenag NTB sebagai tersangka pungli dana rehabilitasi dan rekonstruksi masjid pascagempa.
Mereka adalah, BA pegawai KUA Gunung Sari, IK Kasubag TU Kemenag Kabupaten Lombok Barat dan SL Kasubag Kepegawaian Kemenag NTB. Polres Mataram juga menyita uang hasil pungli sebesar Rp95 juta.
Tersangka pungli masjid tidak diberi bantuan hukum
Tersangka kasus pungli dana rekonstruksi masjid pascagempa yang merupakan Kasubag Tata Usaha Kemenag Lombok Barat berinisial IK menutupi mukanya saat dihadirkan dalam jumpa pers di Mapolres Mataram, NTB, Rabu (16/1/2019). Tersangka IK diduga berperan sebagai pesuruh tersangka BA untuk menarik fee dari pengurus masjid penerima dana rekonstruksi pascagempa Lombok yang disalurkan Kemenag melalui DIPA 2018. (ANTARA FOTO/Dhimas B. Pratama/pras/ama) (ANTARA FOTO/Dhimas B. Pratama/pras/ama/)
Biarkan aparat hukum bekerja dan kita menghormati proses yang sedang berlangsung
