Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkirakan peningkatan persentase rumah layak huni menjadi 69,80 persen pada 2025 dari 66,31 persen di 2023 dan 67,74 persen pada 2024.
"Estimasi tahun 2025 kondisi rumah layak huni di Nusa Tenggara Barat mencapai kurang lebih 69,80 persen," ujar Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman NTB Sadimin di Mataram, Rabu.
Menurutnya, peningkatan 1,43 persen rumah layak huni dalam waktu setahun terjadi karena penambahan 20 ribu unit rumah yang sudah diperbaiki oleh pengembang, pemerintah provinsi, Badan Amil Zakat, dan pemangku kepentingan lain.
Baca juga: Legislator komitmen wujudkan rumah layak huni bagi semua warga NTB
Pada 2025, Dinas Perumahan dan Pemukiman NTB mengestimasi jumlah rumah tidak layak huni ada sebanyak 31,20 persen atau setara 498 ribu unit rumah.
Adapun jumlah kepala keluarga di Nusa Tenggara Barat sebanyak 1,64 juta.
Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat Hassanudin mengatakan perbaikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni bukan sekedar pembangunan fisik, tapi juga langkah konkret untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.
Baca juga: Pemprov NTB merenovasi RTLH mantan narapidana terorisme
Di Nusa Tenggara Barat, jumlah backlog kepemilikan rumah mencapai 7,6 persen atau sebanyak 121.782 unit rumah.
Adapun luas kawasan kumuh hingga tahun 2024 mencapai 1.412 hektare. Kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di atas 15 hektare ada 25 lokasi dengan luas 525,66 hektare.
Kemudian kewenangan pemerintah provinsi 10-15 hektare sebanyak 29 lokasi atau setara 365 hektare dan kewenangan pemerintah kabupaten ada 146 lokasi seluas 520 hektare.
"Kami berharap program menciptakan hunian layak terus berkembang dan memberi manfaat yang lebih luas hingga ke pelosok Nusa Tenggara Barat," pungkas Pj Gubernur NTB Hassanudin.
Baca juga: Anggota DPRD NTB menyoroti realisasi perbaikan rumah tidak layak huni
Baca juga: Dinas Perkim NTB mengupayakan kampung kumuh jadi kampung layak huni
Baca juga: NTB baru mampu bangun 15 ribu rumah tidak layak huni
Baca juga: NTB Fokus Benahi Rumah Tidak Layak Huni