Polda NTB prioritaskan patroli siber cegah hoaks

id patroli siber,Hoaks pilpres

Polda NTB prioritaskan patroli siber cegah hoaks

Ilustrasi hoax. (ANTARA News/Natisha)

Dalam momentum Pilpres dan Pileg 2019 ini, kita lebih mengedepankan giat patroli siber. Kalau ada kegiatan yang terindikasi dapat menimbulkan gangguan keamanan, kita akan proses
Mataram (Antaranews NTB) - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, menggencarkan giat patroli siber untuk mencegah kabar hoax (bohong) menjelang hari pencoblosan pemilu yang akan secara langsung dilaksanakan serentak pada 17 April mendatang.
   
"Dalam momentum Pilpres dan Pileg 2019 ini, kita lebih mengedepankan giat patroli siber. Kalau ada kegiatan yang terindikasi dapat menimbulkan gangguan keamanan, kita akan proses," kata Wakil Kepala Polda NTB Brigjen Pol Tajuddin di Mataram, Jumat.
     
Tidak hanya kabar hoaks yang beredar di media sosial, teror yang berkembang secara masif hingga mengancam ketenteraman masyarakat juga menjadi poin penting dalam penanganannya.
     
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombes Pol Syamsuddin Baharudin, menjelaskan bahwa dalam upaya pencegahan kabar hoaks jelang puncak perayaan pesta demokrasi rakyat Indonesia, kepolisian sendiri telah memiliki satuan tugas (satgas) nusantara.
     
Dalam momentum Pemilu 2019, Satgas Nusantara yang keanggotannya berasal dari internal Polda NTB tersebut, secara khusus memberikan pantauan lebih terhadap kabar yang dapat menyinggung persoalan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
     
"Informasi yang rawan itu salah satunya berkaitan dengan SARA. Persoalan dalam konteks itu (SARA) yang kita kita khawatirkan dan antisipasi muncul, apalagi dalam momentum pemilu tahun ini," kata Syamsuddin.
     
Namun dalam tugasnya, Satgas Nusantara lebih mengedepankan upaya preemtif dam preventif. Hal itu dinilainya sebagai langkah tepat dalam upaya menjaga kondisi keamanan dan ketenteraman masyarakat, khususnya jelang Pemilu 2019.
     
"Bersama binda (badan intelijen daerah) dan tentunya pihak penyelenggara pemilu, KPU dan bawaslu, kita tetap koordinasi. Kalau pun ada temuan, kita koordinasikan," ujarnya.