Legislator apresiasi perhatian Jokowi kepada NTB

Mataram (Antaranews NTB) - Anggota DPR RI H Rahmat Hidayat mengapresiasi besarnya perhatian Presiden Joko Widodo pada rakyat Nusa Tenggara Barat, khususnya Kabupaten Lombok Tengah, karena telah banyak membawa perubahan di daerah itu.

Ketua DPD PDI Perjuangan NTB Rachmat Hidayat di Mataram, Senin, menilai langkah Jokowi memfokuskan segala bentuk pembangunan di wilayah Lombok Tengah sangat tepat, termasuk dalam soal pendidikan.

Ia merujuk pada data BPS yang menyebut angka buta huruf di Lombok Tengah masih tinggi sebesar 18,58 persen serta predikat lima besar tertinggi angka buta aksara di NTB yang masih disandang wilayah tersebut.

"Saya sempat bertanya langsung ke Pak Presiden Jokowi, kenapa Lombok Tengah yang harus diperhatikan ekstra pak, kan bapak kalah telak di NTB pada Pemilu 2014. Tapi, pak presiden bilang, kalau enggak kita intervensi dengan program, kasihan rakyatnya pak Rachmat, jika tidak kita bantu," ujar Rachmat.

Anggota DPR RI dapil NTB itu mengaku tertegun, sebab presiden menyatakan jika kekalahannya pada Pemilu 2014 di NTB adalah ulah segelintir elit-elit semata dan tidak bisa dijadikan ukuran untuk melupakan pembangunan di NTB.

"Yang saya ingat itu, kata-kata pak Presiden kepada saya. Kalau kemenangan dan kekalahan yang kita pikirkan dalam membangun Indonesia, maka kasihan rakyatnya. Yang pasti masyarakat NTB adalah bagian dari rakyat Indonesia yang jika tidak kita ayomi, maka mau jadi apa ke depannya provinsi NTB itu," tambah Rachmat mengutip dialognya saat bertemu Presiden Jokowi.

Berdasarkan data BPS sesuai hasil Susenas Maret 2018, angka buta aksara atau buta huruf di NTB sebesar 12,58 persen. Dengan rincian, Lombok Barat sebesar 16,28 persen, Lombok Tengah 18,58 persen, Lombok Timur 13,31 persen, Sumbawa 6,04 persen, Dompu 7,86 persen, Bima 11,6 persen, Sumbawa Barat 4,97 persen, Lombok Utara 16,09 persen, Kota Mataram dan Kota Bima masing-masing 5,96 persen dan 7,17 persen.

Rachmat juga mengungkapkan upaya peningkatan pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat melalui Presiden Jokowi di NTB selama ini.

"Di situ ada IPDN, Poltekpar Lombok. Belum lagi KEK Mandalika dan pelebaran jalur akses bypass BIL ke Mandalika serta BIL ke wilayah lainnya di Lombok Barat dan Kota Mataram," terangnya.

Terkait menyangkut perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) yang kini menuai penolakan dari Pemkab Lombok Tengah, menurutnya, nama bandara tersebut merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bandara adalah masuk objek vital nasional.

Rachmat kembali mengingatkan, agar Pemkab Lombok Tengah jangan lagi melakukan kekisruhan yang berdampak pada stabilitas daerah. Sebab, sudah banyak jasa yang telah diberikan pemerintah pusat pada NTB.

"Kalau yang kita omongkan itu adalah penolakan nama bandara. Itu artinya kita mengalami kemunduran, sekali lagi perhatian pusat sudah banyak pada kita di NTB. Toh, nama bandara itu juga mengapresiasi nama pahlawan satu-satunya dari NTB," katanya.