Pemkab Lombok Barat sosialisasikan Forum Lalu Lintas Angkatan Jalan

Mataram (Antaranews NTB) - Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, terus melakukan sosialisasi keberadaan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Lombok Barat.

“Ke depannya kita berharap di Lombok Barat ramah akan adanya Inklusi. Jika tidak di 2019, maka di 2020 setiap OPD merencanakan setiap pembangunan harus bisa ramah terhadap Inklusi Sosial atau Sosial Inklusi,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, H Ahmad Saikhu di Mataram, Jumat.

Saikhu berharap pada 2019 seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Barat sudah bisa memulainya. Kalaupun tidak ada anggaran, lanjut Saikhu, agar diprioritaskan pada 2020. Di Dinas perhubungan yang dipimpinnya sendiri, pembangunan gedung ramah disabilitas baru dilaksanakannya pada 2017.

Menurut Saikhu, melalui FLLAJ, maka isu kesetaraan gender dan inklusi sosial akan disuarakan tidak hanya di satu pihak, namun seluruh pihak yang berkepentingan terhadap fasilitas jalan. Tidak hanya soal tersebut, FLLAJ memiliki peran dalam mengkoordinasikan kepentingan pemerintah dengan masyarakat terkat dengan masalah jalan.

“Jadi, jika bertugas di Perhubungan, kita cukup mempelajari UU Nomor 22 Tahun 2019 karena tidak ada Undang-undang lain yang mengatur tentang Perhubungan Darat,” kata Saikhu saat membuka acara di hari pertama. Lebih lanjut menurut Saikhu, dalam Pasal 13 disebutkan bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas itu terkoordinasi dalam suatu wadah yang dinamakan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ).

“Untuk Kabupaten Lombok Barat, Forum ini telah terbentuk sejak Tahun 2012 dengan prodaknya KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas, red) mulai dari Dasan Cermen ke Gerung. Menuju kawasan tertib lalu lintas, banyak pula masyarakat yang tidak Tertib Lalu Lintas, dan ini merupakan tugas Forum untuk melakukan sosialisasi,” katanya.

Namun diakui oleh Saikhu, forum ini mati suri dari 2012 sampai 2016. Faktor operasional diakuinya menjadi sebab tidak aktifnya forum itu.

“Karena anggaran operasional yang ada di Dinas Perhubungan hanya cukup untuk satu kali pertemuan sehingga tidak efektif,” kata Saikhu yang beranggapan bahwa efektifnya sebuah kegiatan tentu karena ditunjang dengan anggaran.

Saat ini, lanjut Saikhu, keberadaan forum ini membuka peluang bagi program-program lain dandianggap forum berhasil sehingga menjadi pilot project.

“FLLAJ Kabupaten Lombok Barat menjadi tujuan studi banding daerah lain, karena FLLAJ Provinsi NTB dan Kabupaten.Lombok Barat dianggap maju,” katanya.