Apa kabar Kota Tua Ampenan?

Mataram (Antaranews NTB) - Kawasan eks pelabuhan dan Kota Tua Ampenan, Mataram, Nusa Tenggara Barat sempat menjadi sorotan publik karena kondisinya yang memprihatinkan dan tidak begitu dipedulikan oleh Pemerintah Kota Mataram.

Padahal Kota Tua Ampenan bila dikelola dengan baik, potensinya tidak kalah dengan Kota Tua di Jakarta Kota atau di kawasan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat. Namun sayangnya segudang potensi itu tidak bisa dioptimalisasikan bahkan penataan sebelumnya di kawasan eks pelabuhan terkesan ugal-ugalan, seperti dibuatkannya panggung permanen yang secara tidak langsung sudah merusak pemandangan kawasan Benda Cagar Budaya (BCB).

Uniknya panggung permanen itu dibuat tepat di depan bangunan eks Hindia Belanda yang berlanggam Art Deco. Dipastikan pengunjung yang cinta seni, akan geleng-geleng kepala melihat konsep pembangunan yang tidak jelas itu. Kemudian dibuatkan tembok pembatas menyerupai benteng yang konon katanya ada diorama. Aih, sayang sekali, untuk apa tembok pembatas seperti itu, biarkan saja terbuka. Sehingga pengunjung bisa melihat secara lepas jalan utama ke kawasan Pecinan atau perempatan lima.

Demikian pula lantainya dibuat seperti keramik, padahal buatkan saja model paving block. Tampaknya sentuhan seni penataan sebelumnya di kawasan itu, tidak dilakukan. Padahal jangan malu-malu belajarlah kepada pengelolaan kota tua di Jakarta, Kota Bandung, dan Semarang, yang benar-benar dilakukan dengan sentuhan seni sehingga kawasan kota tua menjadi ikon tersendiri.

Sehingga bisa dikatakan, untuk mengelola kawasan kota tua harus diresapi dengan jiwa seni dan memahami arti sejarah. Bagaimana dengan sikap Pemkot Mataram?

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mulai merevitalisasi Pantai Ampenan yang menjadi salah satu bagian dari sejarah kawasan Kota Tua Ampenan.

"Tim revitalisasi Pantai Ampenan sudah mulai bekerja, sesuai dengan desain perencanaan yang ada dan tahun ini kita targetkan kegiatan revitalisasi bisa tuntas," kata Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Jumat.

Ia mengatakan, kegiatan revitalisasi Pantai Ampenan tahun ini mendapatkan dukungan dana dari Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp2,8 miliar khusus untuk penataan kawasan pantai.

Penataan kawasan pantai yang dimaksudkan itu adalah penataan zona pedagang kaki lima (PKL) dan ruang publik di bekas Pelabuhan Ampenan.

Khusus untuk zona PKL, katanya, telah dilakukan sedikit perubahan menyesuaikan dengan ketersedian ruang yang ada sehingga sarana pendukung tidak terlalu masif.

"Zona PKL yang ada saat ini akan kita perluas sedikit, agar semua PKL bisa terakomodasi dan tidak ada lagi PKL yang berjualan di luar zona," katanya.

Hal tersebut telah disosialisasikan kepada para PKL, dan PKL juga diingatkan agar tidak ada tambahan pedagang lagi. Apalagi, berjualan di luar lapak yang disediakan.

Menurut dia, revisi penataan kawasan Pantai Ampenan tersebut dilakukan karena melihat populasi kunjungan masyarakat ke Pantai Ampenan yang cukup tinggi sementara kondisi pedagang cukup padat.

"Dengan revisi itu, kami harapkan bisa memberikan kenyamaan bagi pada pedagang, terutama pengunjung agar bisa menikmati objek wisata dengan lebih nyaman," ujarnya.

Di sisi lain, Mohan menyinggung tentang kegiatan revitalisasi Kota Tua Ampenan secara menyeluruh di luar Pantai Ampenan, di mana untuk kegiatan revitalisasi di luar pantai bekas Pelabuhan Ampenan itu dilakukan menggunakan dana dari Bank Dunia sebesar Rp8 miliar.

Kegiatan revitalisasi dengan menggunakan dana Bank Dunia juga sudah mulai berjalan, namun kegiatan difokuskan untuk penataan Kota Tua Ampenan termasuk bangunan-bangunan bersejarah yang rusak akibat gempa bumi.

"Untuk perbaikan bangunan bersejarah, kami sudah ada catatan dan acuan dari Jaringan Kota Tua Indonesia bagaimana dan seperti apa bangunan tersebut harus dikembalikan," katanya.

Dikatakan, untuk melaksanakan kegiatan penataan kawasan Kota Tua tersebut, pemerintah kota sudah tidak ada masalah dengan para pemilik rumah, bahkan pemilik rumah senang karena bangunan mereka akan diperbaiki pemerintah.