Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menguatkan edukasi mengenai empat pilar literasi digital dalam setiap program pelatihan talenta digital untuk memastikan ruang siber Indonesia bisa kondusif dan aman bagi masyarakat di tengah potensi ancaman kejahatan siber.
Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kemkomdigi Sonny Hendra Sudaryana mengatakan penguatan empat pilar literasi digital bagi masyarakat menjadi investasi lain yang diambil Kemkomdigi selain menyiapkan infrastruktur berupa konektivitas merata untuk menciptakan ruang digital yang aman, nyaman, dan produktif secara nasional.
"Kami berinvestasi pada literasi digital dalam skala besar. Kami targetkan 50 juta masyarakat dalam lima tahun ke depan memahami empat pilar literasi digital yaitu etika digital, kecakapan digital, keamanan digital, dan budaya digital," kata Sonny dalam acara Center for Indonesians Policy Studies (CIPS) DigiWeek 2025 yang diikuti secara daring, Rabu.
Dalam acara tersebut, Sonny mengatakan saat ini pemerintah melihat bahwa tantangan keamanan siber yang meningkat dalam beberapa waktu terakhir ialah penyalahgunaan data pribadi untuk penipuan hingga manipulasi konten dengan menggunakan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).
Agar masyarakat Indonesia yang ada di ruang digital tidak hanya dibekali dengan konektivitas semata, maka literasi digital juga turut menjadi program penting yang dijalankan Kemkomdigi agar masyarakat bisa mengenal ancaman-ancaman keamanan siber yang terus berkembang.
"Empat pilar dalam literasi digital ini penting untuk dipahami agar bisa memastikan bahwa masyarakat kita tidak hanya terkoneksi tapi juga memiliki ketahanan digital yang tepat," kata Sonny.
Selain menguatkan literasi digital, Kemkomdigi juga mengedepankan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya yang ada di ekosistem ruang digital. Sebagai contoh kolaborasi dengan para penyelenggara sistem elektronik seperti platform media sosial yang diminta untuk secara proaktif dapat ikut bertanggung jawab mengenai konten-konten yang beredar di platformnya.
Baca juga: BYD masuk daftar 36 entitas belum mendaftarkan PSE Privat
"Para platform digital yang beroperasi di Indonesia, itu memiliki saluran pelaporan yang terhubung dengan pemerintah. Kemitraan dengan industri ini penting untuk secara proaktif mengatasi konten berbahaya dan ancaman siber bagi masyarakat," kata Sonny.
Baca juga: Kemkomdigi merancang Digital Innovation Hub tunjang industri "startup"
Di level pemerintahan, Sonny juga menyebutkan bahwa lintas kementerian dan lembaga turut berupaya menangani kejahatan siber dengan pembentukan satuan tugas yang bekerja secara kolaboratif. Ia mencontohkan salah satunya ialah satuan tugas untuk penanganan penipuan online yang melibatkan banyak lembaga dan kementerian.
"Kami bekerja lintas kementerian untuk memerangi penipuan online melalui inisiatif bersama, termasuk Satuan Tugas Pencegahan Penipuan Online Nasional," ujar Sonny.
