Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memutuskan untuk mengambil alih dengan menjadi jembatan memediasi antara pelaku wisata Lombok Timur dan Lombok Tengah guna menuntaskan persoalan di destinasi wisata Teluk Ekas.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi NTB, Lalu Moh Faozal mengakui langkah ini di ambil setelah pihaknya bertemu hari ini dengan pelaku wisata, masyarakat, termasuk perwakilan Pemkab Lombok Timur di Teluk Ekas atas perintah Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk memastikan apa masalah sebenarnya, sehingga ada jalan keluar terbaik antara kedua belah pihak.
"Jadi apa yang viral hari ini soal Bupati Lombok Timur yang seolah-olah mengusir itu tidak terjadi demikian. Yang beliau sampaikan itu silahkan anda surfing tetapi ada pilihan, jangan lego jangkar di tengah karena menyangkut keselamatan, sebab sering terjadi insiden, sehingga di arahkan menggunakan jalur darat. Itu kalimat pak bupati. Jadi tidak ada kalimat mengusir dari bupati cuman mari di atur dan tidak salah (diatur) itu," ujarnya dihubungi melalui telepon di Mataram, Kamis.
Baca juga: Polemik Teluk Ekas, Gubernur NTB minta semua pihak duduk bersama
Selanjutnya dari hasil pertemuannya tersebut, mereka menyampaikan dari sisi tempat yang ada, jumlah yang berselancar baik yang pemula dan profesional itu harus ada pengaturan kuota, karena selama ini sering terjadi rebutan tempat, sehingga berpengaruh terhadap keselamatan.
"Aktivitas selancar ini harus juga di atur dari jumlah yang ada. Karena ada kepadatan itu, mereka yang ada (menginap) di Teluk Ekas, harus lebih awal turun ke laut untuk bisa berbagi tempat dengan yang datang dari luar," kata Faozal.
Kemudian dari pertemuannya itu juga terungkap bahwa okupansi hotel di tempat itu terus menurun sejak 3 tahun terakhir semenjak terjadinya pergerakan tamu dari luar (Lombok Tengah) yang tidak menggunakan akomodasi yang ada di Teluk Ekas.
"Artinya itu tadi perlu ada pengaturan supaya pelaku wisata dan masyarakat setempat ada nafas, ada pendapatan karena mereka sudah investasi bangun penginapan dan lain-lain," terang pria yang juga penjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan NTB ini.
Baca juga: Soal Teluk Ekas, Ketua DPRD Lombok Timur dorong regulasi terpadu
Selain berkomunikasi dengan pelaku wisata dan Pemkab Lombok Timur, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Wakil Bupati Lombok Tengah dan para pelaku wisata Lombok Tengah. Dari hasil pembicaraan-nya Lombok Tengah siap untuk diatur.
"Prinsip Lombok Tengah mau diatur, asalkan ada aturan dan regulasi yang harus dipatuhi," ungkap Faozal.
Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memutuskan mengambil alih dengan memediasi masalah ini untuk mencari jalan keluar atau solusi terbaik.
"Hari Senin pekan depan di Kantor Gubernur kita akan pertemukan semua baik dari Lombok Timur dan Lombok Tengah guna menyepakati hal-hal yang dikeluhkan di Teluk Ekas itu," tegas Faozal.
Baca juga: Laskar Sasak tuding klarifikasi Bupati Lombok Timur hanya pembenaran
Lebih lanjut Faozal mengatakan setelah mendengar apa pendapat dan masukan dari kedua belah pihak, solusi yang bisa mungkin ditawarkan oleh Pemprov NTB sementara, adalah pengaturan kuota supaya ada pembagian dan keadilan di situ. Terlebih lagi persoalan ruang laut ini adalah kewenangan provinsi 12 mil laut, sehingga soal pengaturan itu ditangani oleh Pemprov NTB.
Kemudian terkait okupansi, tidak ada lain yang perlu dilakukan adalah promosi, supaya pariwisata ini berjalan, namun promosi itu juga tidak bisa satu hari langsung ada hasilnya, sehingga butuh proses.
"Karena ini bisnis jasa dan soal kepercayaan, aminitas, aksebilitas. Wisatawan tidak mau datang kalau disana juga tidak siap, sehingga harus dibenahi Teluk Ekas ini sebagai destinasi dan ini kerja pemerintah, utamanya Pemkab Lombok Timur harus turun membenahi, kenyamanan-nya, lebih rapi tempatnya supaya wisatawan tertarik datang kesana," katanya.
Baca juga: Terpopuler: Bupati Lombok Timur usir boatman di Teluk Ekas, pemilik akun hina Gubernur Iqbal, hingga penyebab konflik Iran-Israel
Namun, demikian mengenai apa hasilnya sehingga persoalan di Teluk Ekas tidak berkepanjangan sesuai arahan Gubernur NTB, maka akan diputuskan setelah semuanya bertemu di Kantor Gubernur NTB, Senin pekan depan.
"Mudah-mudahan ada hasilnya, supaya kita bisa membangun pariwisata bersama-sama," tandas Faozal.
