"Hanya saja, dukungan data yang baik dan akurat diperlukan. Sehingga program yang dijalankan oleh pemerintah betul-betul tepat sasaran," kata Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah saat diskusi terbatas dengan tema potret kemiskinan pascabencana gempa di Mataram, Kamis.
Diskusi tersebut diikuti seluruh wakil bupati/wakil wali kota se-NTB, Kepala BPS NTB, Akademisi serta sejumlah stakeholder lainnya.
Ummi Rohmi, sapaan akrab Wakil Gubernur NTB menjelaskan untuk melakukan intervensi terhadap berbagai program yang direncanakan, perlu data yang valid dan akurat. Karena klau tidak kata Wagub, orang yang benar-benar miskin dan seharusnya mendapat bantuan, tidak mendapat intervensi dari pemerintah. Justru yang mendapat bantuan adalah masyarakat yang rumahnya kecil, ?namun memiliki banyak hewan ternak dan kendaraan.
Selain itu, kemiskinan menurut Rohmi sangat berpengaruh, tidak hanya persoalan kunsumsi moneter. ?Namun juga dari yang non moneter, seperti pendidikan, kesehatan serta pola pikir. Karena itu perlu kerjasama dan sinergi yang baik oleh semua pihak.
"Program -program pusat untuk pengentasan kemiskinan juga perlu kita sukseskan," jelas Ummi Rohmi.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Suntono, menjelaskan angka kemiskinan NTB saat ini, berdasarkan hasil sensus September 2018, sebesar 14,63 persen. Turun sekitar 0,02 persen dari Maret 2018 yang mencapai 14,75 persen.
Sementara untuk kabupaten/kota, Kabupaten Lombok Utara sebesar 28,87 persen, Lombok Barat 15, 20, Kabupaten Lombok Timur 16,55 persen, Kabupaten Bima 14,87 persen, Kabupaten Sumbawa Barat 14,17 persen. Sedangkan Kota Mataram mencapai 8,96 persen dan Kota Bima 8,79 persen.
Ia mengatakan, survey angka kemiskinan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun. Yakni bulan Maret dan September. Di bulan Maret, survei dilakukan untuk memotret kemiskinan di wilayah kabupaten/kota. Sedangkan September dilakukan untuk mengukur kemiskinan pada level provinsi.
"Kami melakukannya dua kali sesuai aspirasi anggota dewan. Yaitu untuk mengukur kemiskinan di awal tahun serta melihat hasilnya di bulan September," jelasnya.
Meski demikian, menurut dia, yang perlu menjadi catatan adalah turunnya angka kemiskinan NTB, 0,02 persen meski dalam keadaan tertimpa musibah gempa bumi. "Kenapa bisa menurun karena pada saat gempa, bantuan untuk masyarakat sangat melimpah. Sehingga, ketersediaan pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat melimpah pula.
"Kalau ketersediaan pangan cukup, maka tidak ada istilah kemiskinan," katanya.
Pewarta : Nur Imansyah
Editor:
Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
