Wakil Ketua DPRD NTB tegur OPD: Anggaran besar, realisasi lemah

Mataram (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat, Muzihir menyoroti lamban-nya organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi dalam menjalankan sejumlah program dan kegiatan menyusul rendahnya serapan anggaran belanja daerah.

"Ini yang kita pertanyakan kenapa sampai sekarang, sudah semester I kok belum-belum juga ada realisasinya. Ada apa ini. Kita belum tahu apa kendala-nya OPD-OPD ini," ujar Muzihir di Mataram, Sabtu.

Ia mengatakan di beberapa OPD bahkan ada yang belum sama sekali mengeksekusi program dan kegiatan fisik-nya. Sementara dilihat dari pagu anggaran yang dikelola-nya, jumlah program dan kegiatan fisik pada dinas tersebut cukup besar sekali. Salah satunya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) NTB.

"Di Perkim itu sekitar 1.300 lebih paket pekerjaan di fisik, itu belum ada sama sekali realisasinya. Kemudian di Dinas Pertanian sekitar 400 lebih paket juga, itu tidak ada sama sekali yang jalan, baru perencanaan saja jalan," terang Muzihir.

Muzihir mengaku heran dengan OPD-OPD yang dinilai terlambat mengeksekusi program dan kegiatan fisik tersebut. Padahal Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal sudah jelas memberikan arahan agar segera dieksekusi.

"Pak Gubernur sudah perintahkan bagaimana agar segera, tapi OPD-OPD ini kita tidak tahu kendala-nya apa," ujarnya.

Baca juga: Realisasi anggaran belanja Pemprov NTB sekitar 35 persen

Namun demikian pihaknya pernah mencoba menelusuri terkait alasan OPD belum melakukan realisasi program fisik tersebut. Didapatkan alasan salah satunya karena kepala dinas belum mau melakukan eksekusi lantaran menunggu Perda SOTK, yang akan menggabungkan beberapa OPD, seperti Dinas Perkim yang digabung dengan Dinas PUPR.

"Katanya kepala dinas tidak mau eksekusi, alasan menunggu SOTK. Padahal tidak ada urusan dengan itu, program ini kan harus berjalan. Ini sudah satu semester. Harusnya tidak ada kendala, karena sumber anggaran dari PAD, bukan dari DAK, atau DBCHT yang memerlukan petunjuk teknis," katanya.

Sebelumnya Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal meminta pimpinan OPD mempercepat serapan anggaran belanja daerah dalam upaya mendukung program-program pembangunan yang telah direncanakan dalam APBD 2025.

"Saya sudah minta OPD untuk segera merealisasikan anggaran yang sudah masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)," ujar Miq Iqbal.

Baca juga: DPRD setujui Perda SOTK perubahan OPD Pemerintah Provinsi NTB

Penekanan ini disampaikan gubernur menyikapi serapan anggaran belanja di lingkungan Pemprov NTB yang baru mencapai 35 persen hingga akhir Juni 2025.

Miq Iqbal tidak menampik, bahwa belum semua anggaran belanja bisa direalisasikan lantaran semua masih serba baru, mulai pemerintahan baru, sistem baru, dan peraturan baru, sehingga masih butuh penyesuaian.

Meski demikian, dirinya optimis memasuki semester kedua serapan anggaran akan jauh meningkat. Sebab, jika penyerapan anggaran tinggi dan berjalan dengan baik dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.

"Insya Allah kalau sudah pergeseran kedua akan meningkat. Tetapi kalau di realisasi nasional kita termasuk tinggi di bandingkan daerah lain dan Jakarta memahami kondisi ini," katanya.

Baca juga: OPD NTB bentuk forum pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
Baca juga: Pansus DPRD setujui perampingan OPD Pemprov NTB
Baca juga: Sebanyak 227 pejabat Pemprov NTB dipangkas imbas penggabungan OPD