Terdakwa korupsi sampan titipkan uang pengganti kerugian

id kerugian negara

Sidang perdana Taufik Rusdy, terdakwa kasus korupsi pengadaan sampan fiberglass Kabupaten Bima Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, Selasa (12/3/2019). (Foto Antaranews/Dhimas BP)

Mataram (ANTARA) - Terdakwa kasus korupsi pengadaan sampan fiberglass Kabupaten Bima Tahun 2012, Taufik Rusdy, telah menitipkan uang pengganti kerugian negara yang nominal angkanya mencapai Rp160 juta.



Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Nukman, yang ditemui usai sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Mataram, Selasa, mengungkapkan bahwa uang pengganti kerugian negaranya telah dititipkan ketika kasusnya masih dalam tahap penyidikan di Tahun 2016.



"Tahun 2016 itu sudah kita titipkan, nominal angkanya mencapai Rp160 juta," kata Nukman.



Untuk itu, pihaknya dikatakan akan menghadirkan keterangan penitipan uang pengganti kerugian negara tersebut dalam eksepsi yang diagendakan dalam sidang lanjutan pada Selasa (19/3) depan.



"Besok kita lihat eksepsinya, akan kita hadirkan," ujarnya.



Nominal angka tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) tim audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB yang diungkapkan penuntut umum dalam pembacaan dakwaan di sidang perdananya.



Dalam uraian dakwaan yang dibacakan ke hadapan Ketua Majelis Hakim Suradi, Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB yang diwakilkan Budi Tridadi Wibawa, menyebutkan nominal kerugian negara hasil PKKN Tim Audit BPKP NTB sebesar Rp159.816.518.



"Akibat perbuatan terdakwa Taufik Rusdy selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp.159.816.518," kata jaksa Budi Tridadi Wibawa.



Namun terkait dengan penitipan uang pengganti kerugian negara oleh terdakwa pada Tahun 2016 tersebut, tidak ada disebutkan dalam dakwaannya.



Saat dikonfirmasi usai mengikuti sidang perdana terdakwa Taufik Rusdy, Budi Tridadi menjelaskan bahwa penitipan uang penggantinya ada tercantum dalam penyertaan barang buktinya.



"Ada kok (penitipan uang pengganti kerugian negara), nanti juga akan kita hadirkan ke persidangan," ujarnya.



Dalam sidamg perdananya, penuntut umum mendakwa Taufik Rusdy dalam dua dakwaan korupsi, yakni dakwaan primair dan dakwaan subsidair.



Untuk dakwaan primairnya, Taufik Rusdy dijerat dengan pidana Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.



Sedangkan dalam dakwaan subsidairnya, Taufik Rusdy dijerat dengan pidana Pasal 3 Ayat 1 Juncto Pasal 18 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.



Dari uraian dakwaannya, penuntut umum memaparkan bahwa terdakwa sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek tidak melakukan seluruh tahapan kegiatan pengadaan sampan fiberglass. Mulai dari proses pelelangan sampai kegiatan pelaksanaannya di lapangan.



Melainkan secara keseluruhan, dokumen yang berkaitan dengan prosedur tahapan kegiatan dibuat setelah proyeknya selesai.***2***

Pewarta :
Editor: Dimas
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar