Mataram (ANTARA) - Azmi Syahputra, Ketua asosiasi ilmuwan praktisi hukum Indonesia(Alpha), menyatakan
menteri agama pasca-operasi tangkap tangan (OTT) Ketua Umum PPP Rohamurmuzy, harus diperiksa KPK.
Guna menemukan ada tidaknya keterkaitan peristiwa pidana atau kausalitas dalam kegiatan kegiatan jual beli jabatan yang dilakukan oleh Rommy, katanya ketika dihubungi Antara, di Mataram, Selasa (19/3) malam.
Dikatakan, KPK bisa menarik atau melihat peristiwa 2 tahun belakangan ini, untuk posisi pejabat yang akan mendududuki jabatan strategis di Kemenag yang memerlukan tanda tangan Menteri.
Jika nanti disisir dan ditemukan keterkaitan oleh penyidik KPK, maka bisa dijadikan salah satu pintu masuknya melalui ketua umum PPP.
Patut diduga dia (Ketum PPP) berani melanggengkan aksi kegiatannya berupa jual beli jabatan yang memerlukan tanda tangan menteri, katanya.
Ditambahkan, termasuk sisir pula proyek yang ada di Kementrian Agama termasuk pejabat universitas, siapa pula personel yang menjadi pintu masuknya.
Ini harus disisir teliti oleh penyidik KPK guna menemukan kejelasan peristiwa pidana yang dikemas cukup rapi ini, katanya.
Sekaligus untuk membantah kalimat bahwa Ketum PPP ini dijebak, katanya.
Menurut dia, masyarakat sudah bosan mendengar kejahatan korupsi ini yang jadi musuh bangsa. Makanya KPK harus lebih berani menemukan formulasi pemberantasan.
Kementrian Agama ini harus lebih dahulu bersih, menjadi contoh dan reformasi total. "Ini tolok ukur baru kementrian lain mudah dibersihkan, jika di Kementrian Agama saja masih curang, ada praktik jual beli amanah. Begini ya, makin sulit untuk berbenah, kementrian agama itu seharusnya clear, mengendalikan diri bukan melampiaskan diri," paparnya.
Peristiwa OTT tersebut, harus menjadi momentum, hikmah buat semua pejabat lembaga di negara ini.
"Saatnya KPK jadi pelopor, lebih tegas dan bersihkan hingga tuntas melalui kasus ini," katanya.
