Dishub Mataram atasi parkir kawasan Cakranegara

id parkir liar

Dishub Mataram atasi parkir kawasan Cakranegara

Ilustrasi - Stiker ditempel pada mobilyang melanggar larangan parkir. (ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.) (ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc./)

Mataram (ANTARA) - Dinas Perhubungan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, diminta lebih tegas mengatasi penataan parkir di kawasan bisnis Cakranegara, yang sudah disepakati pada titik tertentu harus steril dari parkir.

"Kalau memang juru parkirnya tidak mau mengikuti aturan, mestinya Dinas Perhubungan (Dishub) bisa mengambil langkah-langkah tegas termasuk untuk memberhentikan juru parkir," kata Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Rabu (20/3).

Pernyataan itu dikemukakannya menanggapi kembali semrawutnya kondisi kawasan bisnis Cakranegara (KBC), yang sudah ditata dan ditetapkan titik-titik yang harus steril dari parkir dan kendaraan pada areal yang telah disediakan.

Kesemrawutan itu dapat "mengancam" keberlanjutan program pembagunan KBC yang telah dilaksanakan pemerintah pusat dalam dua tahun terakhir ini. Apalagi, untuk tahun ini penataan KBC sudah mendapatkan alokasi anggaran Rp10 miliar untuk melanjutkan pembangunan tahap kedua.

"Jadi kita harus berkomitmen terhadap kesepakatan sebelumnya untuk keberlanjutan program penataan KBC, jika ingin seperti Malioboro Yogyakarta," katanya.

Ia mengatakan, dalam hal ini pemerintah kota tidak hanya berbicara masalah pendapatan daerah dari parkir, akan tetapi penataan itu penting termasuk kewibawaan aparat dinas juga dipertaruhkan.

Apabila Dishub tidak bisa mengendalikan juru parkir, maka sistem dan rencana yang telah disiapkan untuk menata KBC akan sia-sia. Karena itu, sebagai OPD yang memiliki kewenangan dalam hal itu Dishub harus lebih tegas.

"Jika juru parkir tidak kooperatif dan menyalahgunakan kewenangannya, kita sanksi aja dengan diberhentikan setelah dilakukan peneguran dan pemberian sanksi," katanya.

Selama ini, kata wakil wali kota, banyak keluhan dari pengguna parkir terhadap perilaku juru parkir misalnya terhadap persoalan tidak menyerahkan karcis, tidak menggunakan seragam, konflik areal parkir dan tarif parkir yang tidak standar.

"Kadang-kadang ada yang bayar Rp2.000, ada juga yang Rp10 ribu karena tidak diberikan kembaliannya. Urusan-urusan ini kewenangannya ada di dinas " katanya.

Menyinggung tentang sudah adanya rambu larangan berhenti, Mohan mengatakan, rambu-rambu lalulintas bisa efektif apabila instrumen pendukung lainnya bisa bekerja secara sinergis.

"Rambu-rambu lalulintas ini adalah benda mati, tetapi tidak didukung dengan SDM maka hal itu percuma sehingga perlu pengawasan secara intensif," katanya. 

 
Pewarta :
Editor: Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar