Mataram (ANTARA) - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan TPAKD Kabupaten Lombok Timur berhasil meraih penghargaan nasional dalam ajang Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2025 yang digelar di Jakarta, pada 10 Oktober 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Bupati Lombok Timur Haerul Warisin, disaksikan oleh Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo.
Prestasi tersebut menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memperluas akses keuangan dan memperkuat ekonomi masyarakat di daerah.
Baca juga: Gubernur NTB tekankan TPAKD atensi masalah praktik rentenir
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menegaskan bahwa TPAKD telah menjadi katalis penting dalam pemerataan ekonomi nasional. Melalui peluncuran Roadmap TPAKD 2026–2030, OJK mendorong seluruh TPAKD di Indonesia memperkuat ekosistem keuangan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
"Pelaksanaan program di daerah harus ditopang oleh perencanaan yang matang, pendanaan yang memadai, peningkatan kapasitas SDM TPAKD, serta sistem pemantauan yang transparan agar hasilnya bisa diukur dan disempurnakan," katanya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa berbagai inisiatif TPAKD merupakan bagian dari strategi nasional untuk mewujudkan Asta Cita Pemerintah, dengan fokus pada penguatan fondasi ekonomi dari desa hingga kota.
Baca juga: Gubernur NTB kukuhkan tujuh TPAKD sebagai mitra OJK
TPAKD NTB dan Lombok Timur dinilai berhasil menjalankan berbagai program unggulan seperti Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP), asuransi peternak sapi, program Satu Rekening Satu Pelajar, serta pengembangan ekosistem keuangan syariah.
Berbagai inisiatif tersebut terbukti efektif dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif di tingkat masyarakat dan memperluas akses terhadap layanan keuangan formal.
Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan di NTB.
"Dukungan penuh dari pimpinan daerah menjadi kunci keberlanjutan program TPAKD dan peningkatan literasi keuangan masyarakat," ujar Rudi.
