Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkatkan kualitas data sebagai fondasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan terukur.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri dalam pernyataan di Mataram, Selasa, menekankan pentingnya kesepahaman dan keseragaman data antar perangkat daerah.
"Banyak program pemerintah, baik pusat maupun daerah bergantung pada keakuratan data. Kami tidak bisa bekerja hanya berdasarkan perkiraan, kami butuh data yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Indah mengatakan keberhasilan Nusa Tenggara Barat masuk ke dalam 10 besar nasional dalam pengelolaan data harus dijadikan motivasi untuk terus berbenah. Kolaborasi dan kemampuan aparatur dalam memahami serta mengelola data harus diperkuat.
Baca juga: BPS NTB siapkan wilayah kerja statistik untuk Sensus Ekonomi 2026
Menurutnya, data bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari capaian dan arah pembangunan daerah.
"Pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan publik, dan capaian pembangunan lainnya hanya bisa terukur jika kita bekerja dengan data yang sama dan valid. Jangan terlena dengan angka-angka yang terlihat baik, tapi pastikan datanya benar dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Indah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfotik) NTB Yusron Hadi mengungkapkan diseminasi dan pemetaan kebutuhan data merupakan momentum penting untuk memasuki tahapan pembangunan tahun 2026.
Baca juga: Dikbud data objek diduga cagar budaya di Lombok Tengah
Pemerintah NTB menjadikan database sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Dinas Kominfotik berperan sebagai wali data, sedangkan Bappeda menjadi koordinator forum, BPS sebagai pembina data.
"Kolaborasi itu menjadi kunci agar data yang kita hasilkan benar-benar berkualitas," kata Yusron.
Pada 11 September 2025, Dinas Kominfotik NTB bersama Bappenda dan BPS telah meluncurkan buku metadata yang berfungsi untuk menjelaskan setiap elemen data agar mudah dipahami dan digunakan.
Baca juga: Data kemiskinan di Sumbawa Barat dibenahi
Lebih lanjut Yusron menyampaikan sistem miretokrasi yang diusung oleh Pemerintah NTB saat ini erat kaitan dengan pengarusutamaan data untuk perencanaan pembangunan daerah.
"Bekerja berdasarkan data yang benar adalah bentuk meritokrasi. Dengan data yang kuat, kita bisa menjawab tantangan pembangunan secara objektif dan terukur," pungkasnya.
